Berita DPRD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Anies Baswedan dan Ahok ditampilkan akrab di acara Bentang Harapan JakASA, Jakarta, mengingatkan pada pentingnya pemilihan gubernur langsung untuk menghindari kepemimpinan yang tidak transparan.

DPRD Jakarta menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta dengan alasan beban ekonomi yang akan timbul untuk masyarakat, khususnya bagi pengguna transportasi publik.

Mahfud juga mengkritik pilkada langsung yang cenderung merusak akibat praktik penyuapan kepada rakyat.

Alasan efisiensi anggaran tidak cukup kuat untuk mengubah mekanisme pilkada oleh DPRD. Ada harga yang lebih mahal yang bakal ditanggung, yakni kedaulatan rakyat.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memunculkan kontroversi. Ide yang dihembuskan Presiden Prabowo dinilai mengkhianati reformasi.

Pakar mengatakan mekanisme pilkada oleh DPRD dinilai berisiko menimbulkan kekuasaan absolut dan otoritarianisme

Prabowo mewacanakan agar pilkada dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur dipilih oleh DPRD. Salah satu alasannya adalah efisiensi anggaran untuk program pemerintah

Menteri Hukum menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD usai adanya usulan Presiden Prabowo

Polemik rencana retribusi kantin sekolah di Jakarta berlanjut. Saat ini Pemprov DKI Jakarta dan DPRD masih mengkaji dampak dan transparansi pengelolaan kantin sekolah tersebut.

Tax Amnesty Jilid III yang diusulkan DPR diduga kuat memiliki motif politik,

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat kadernya yang menjadi tersangka kasus asusila Herman alias HA. Herman sebelumnya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Singkawang.

DPRD Kota Bogor meminta Pemkot menyiapkan pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis bagi anak-anak, sebagai bagian dari prioritas APBD 2025 dan program pengentasan stunting.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani kerap menimbulkan kontroversi. Baru-baru dia dikabarkan absen dari rapat paripurna dan lebih memilih berolah raga.

Menteri BUMN Erick Thohir sendiri tengah meminta Komisi VI DPR untuk membahas RUU BUMN yang sudah beberapa tahun mandek.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 63 ribu transaksi judi online yang dilakukan oleh anggota legislatif. Temuan terjadi sejak 2019 hingga 2021.