Berita Ditjen pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Direktorat Jenderal Pajak akan menggunakan sistem pajak lama sebagai mitigasi implementasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax.

Direktorat Jenderal Pajak memperbarui sistem Coretax untuk meningkatkan kapasitas unggah dan memproses faktur pajak lebih cepat, tercatat perbaikan signifikan hingga Januari 2025.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa sistem Coretax dapat meningkatkan penerimaan negara dengan potensi penambahan pendapatan hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun.

Direktorat Jenderal Pajak melaporkan perkembangan positif sistem Coretax yang meliputi layanan pendaftaran, SPT, dan manajemen dokumen, memudahkan proses pajak digital.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru mulai dari PPN 12%, opsen kendaraan hingga cukai minuman manis kemasan pada 2025.

Kementerian Keuangan mengakui adanya kendala dalam sistem Coretax yang telah diluncurkan sejak 1 Januari 2025, berakibat pada ketidaknyamanan para wajib pajak dalam menangani faktur pajak.

Sejak diterapkannya sistem pajak Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak menghadapi berbagai kendala teknis seperti sulitnya mengakses dan membuat faktur, yang saat ini sedang diatasi DJP.

DJP Kemenkeu akan mengembalikan kelebihan PPN 12% yang dipungut secara keliru setelah kebijakan pajak yang baru diterapkan terburu-buru pada akhir 2024.

Pada 2025, PPN untuk layanan streaming termasuk Netflix akan meningkat dari 11% menjadi 12%, menurut DJP Kemenkeu, namun kenaikannya hanya 1% dan sudah termasuk dalam tarif yang berlaku saat ini.

Berikut daftar transaksi elektronik yang selama ini kena pajak. Namun, apakah ini termasuk barang mewah sehingga dikenakan PPN 12% atau tetap 11%?

Pada 2025, tarif PPN untuk transaksi uang elektronik akan meningkat menjadi 12%, sesuai pengumuman Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.

SPT Tahunan PPh untuk tahun 2024 masih dilaporkan melalui laman DJP Online, dan baru pada tahun 2026 akan menggunakan sistem coretax yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025.

Pemerintah berencana meningkatkan PPN dari 11% menjadi 12% dan membuka kembali program tax amnesty pada 2025 guna memenuhi target penerimaan negara sebesar Rp 2.189,3 triliun.

Baleg DPR menyepakati 41 RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 untuk dibahas dalam rapat paripurna, yang antara lain mencakup RUU Tax Amnesty.