Bantuan sosial atau bansos, merupakan program yang dijalankan sejak pemerintahan SBY, yang makin gencar dilakukan di era Jokowi. Tujuannya, untuk membantu kelompak masyarakat rentan.
Bantuan pangan non tunai adalah program pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapatkan akses bahan pangan yang layak. Tujuannya, untuk mengurangi angka kelaparan dan gizi buruk.
Jokowi mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah disalurkan sejak April 2023 bakal dilanjutkan hingga Maret 2024.
Pemerintah meluncurkan tiga paket kebijakan menjelang Pemilu 2024. Ketiga paket tersebut merupakan respons terhadap gejolak perekonomian global dan dampak El Nino.
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa ayam dan telur kepada sekitar 1,4 juta keluarga yang memiliki balita serta anak berpotensi stunting.
Selain THR untuk PNS, pemerintah juga menambah anggaran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu selama ramadan dan menjelang lebaran dengan pembagian beras, telur dan ayam gratis.
Rencananya, bansos akan diberikan kepada kelompok masyarakat desil bawah, yang termasuk penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai.
Hingga akhir November 2022, sebanyak 11,6 juta pekerja telah menerima BSU. Masih ada 1 juta pekerja yang belum mencairkan, sehingga Pos Indonesia mengimbau untuk segera mencairkan sebelum 20 Desember.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rumah tahan gempa untuk korban gempa Cianjur, Jawa Barat yang rumahnya telah rusak berat, runtuh, atau yang harus direlokasikan
Kamis (24/11) Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi pengungsian korban Gempa Cianjur untuk memastikan logistik di lokasi terdistribusi dengan baik, termasuk kekurangan tenda dan air bersih.
Anggaran bansos sebesar Rp 24,17 triliun untuk pengalihan subsidi BBM dinilai kurang efektif menungkit daya beli karena BLT yang dibagikan hanya Rp 600 ribu per keluarga.