Kemensos akan Perbaiki dan Lengkapi Data Penerima Bansos
Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyusun langkah perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan acuan data penerima bantuan sosial (bansos).
Langkah perbaikan ini dirasa perlu, karena Kemensos melihat data penerima bansos ini tidak lengkap. Alhasil, penyaluran bansos kurang optimal, karena tidak benar-benar terserap ke masyarakat yang membutuhkan.
"Bisa jadi data kurang lengkap, orang yang membutuhkan lebih banyak dari data. Intinya harus mengharmoniskan data dahulu," kata Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama, dalam sebuah acara webinar, Kamis (30/4).
Modernisasi DTKS harus dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi. Selain itu, pasokan informasi juga perlu dikumpulkan dari lapisan terbawah, yaitu di tingkat RT/RW, serta desa/kelurahan.
Bila suatu daerah memiliki alokasi penerima bansos yang tidak sesuai dengan DTKS, pemerintah daerah dapat mengajukan perbaikan DTKS disertai dengan surat pengesahan dari kepala daerah dan data dari Dinas Sosial.
Selain itu, penyatuan data aksi sosial perlu dilakukan, seperti data terkait bantuan yang diberikan masyarakat sipil, perusahaan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Sebab, perlu elemen dari berbagai pihak untuk melindungi kelompok prasejahtera.
(Baca: Mensos Akui Penyaluran Bansos Tunai di Luar Jabodetabek Terkendala)
"Seluruh data yang dipasok dari daerah tersebut akan dikompilasi oleh pemerintah pusat. Jadi harus ada kesamaan data antara desa dan kelurahan dengan data kami," ujarnya.
Seperti diketahui, Kemensos telah meningkatkan manfaat tunjangan Kartu Sembako Murah. Peningkatan manfaat tersebut terwujud dalam penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 20 juta dan penambahan jumlah manfaat menjadi Rp 200.000 per bulan.
Untuk meningkatkan manfaat yang berlaku mulai April hingga Desember 2020 ini, pemerintah menganggarkan nominal sebanyak Rp 43,6 triliun.
Menanggapi program penyaluran bantuan ini, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pemerintah memang perlu memerhatikan akurasi data KPM. Pasalnya, banyak masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan luput dari program ini.
Selain memperhatikan data, ketersediaan pasokan pangan juga perlu dipastikan agar tidak menipis. Sebab, bila terjadi peningkatan harga, dampak yang dialami oleh masyarakat akan signifikan.
(Baca: Bansos Dampak Corona Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Dinilai Turun)
