Bansos Dampak Corona Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Dinilai Turun

Image title
26 April 2020, 16:11
Ilustrasi, pekerja membawa paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan ke masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif pandemi Covid-19. Indef mencatat persepsi publik terkait program bansos berubah dari positif menjadi negatif, karena implementas
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Ilustrasi, pekerja membawa paket bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan ke masyarakat untuk menanggulangi dampak negatif pandemi Covid-19. Indef mencatat persepsi publik terkait program bansos berubah dari positif menjadi negatif, karena implementasi penyaluran di lapangan tidak tepat sasaran.
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Perspektif publik terkait program pemberian bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak negatif pandemi virus corona (Covid-19), berubah dari positif menjadi negatif.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, melalui pemantauan media sosial Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako hingga bansos tunasi.

"Di awal awal orang dapat pengumunman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun," kata Eko dalam video conference, Minggu (26/4).

Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif.

Dikhawatirkan, jika tidak ada perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat. Kekhawatiran ini dilontarkan Eko dengan berkaca pada pembagian bansos sebelum ini yang punya masalah yang sama.

Indef mengharapkan, pemerintah dapat memperbaiki akurasi data kelompok rentan dalam pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Perbaikan data ini diperlukan untuk mencegah munculnya konflik akibat kecemburuan sosial.

(Baca: Menghindari Bantuan Ganda, Mensos Minta Masyarakat untuk Jujur)

Selain itu, Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan kebutuhan dasar serta perlindungan sosial kelompok rentan dan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

"Kemudian untuk mencegah PHK, insentif untuk sektor rill eksekusinya harus cepat sehingga PHK bisa dihindari atau setidaknya tidak berlangsung masal," kata Eko.

Adapun, berdasarkan hasil riset analisis yang diterbitkan indef ditemui pada 7 April 2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56% sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Pokok utama perbincangan di media sosial adalah, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperbaiki implementasi penyaluran bantuan, tak hanya bansos saja, melainkan juga bantuan lain seperti sembako. Penyaluran bantuan dengan tepat sasaran menjadi kunci, agar kelompok yang rentan terdampak pandemi Covid-19 sepenuhnya menerima bantuan.

Ketika pemerintah mampu menerapkan kebijakan dengan tepat sasaran, maka persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah akan kembali positif. Persepsi ini bukan sekadar hiasan saja, melainkan juga sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

(Baca: Pemerintah Berencana Tambah Anggaran Bansos Pandemi Corona)

Reporter: Verda Nano Setiawan

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...