Berita Terkini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Terbaru Hari ini

TikTok Mau Buka E-Commerce di Indonesia, Bahlil: Silahkan Saja

Bahlil Lahadalia mengatakan, program hilirisasi merupakan hal penting yang perlu dilanjutkan ke depan. Jika ada yang mengkritik hilirisasi, makan yang bicara itu otaknya keliru.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta masyarakat Papua untuk tahu diri karena Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah bersikap sangat baik.

Kementerian Investasi menyebut realisasi investasi masih tumbuh meski di tengah pandemi Covid-19.

Erick Thohir menyebut beberapa proyek strategis sudah didiskusikan dengan Arab Saudi. Antara lain pembangunan energi baru dan terbarukan (EBT) dan penguatan ekosistem perbankan syariah.

Konflik Cina dan Taiwan bisa berdampak besar pada investasi karena negara tersebut merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.

Seluruh proyek dalam peta investasi tersebut fokus pada fokus pada pembangunan industri berbasis energi baru terbarukan atau EBT.

Pelaku usaha besar masih sulit untuk mendapatkan persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari pemerintah daerah secara digital jika belum terintegrasi dengan OSS.

Realisasi investasi sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2022 mencapai Rp584,6 triliun, atau mencapai 48,7% dari target investasi 2022.

Realisasi investasi di luar pulau Jawa kontribusi sebesar Rp157,1 triliun atau 52,0% dari total investasi.

Untuk mendorong investasi, pemerintah memberikan fasilitas tax allowance. Bentuknya, mulai dari pengurangan penghasilan neto hingga kompensasi kerugian.

Pengaturan tax allowance telah dilakukan sejak dikeluarkannya UU PPh pertama kali pada 1983. Tujuannya, adalah untuk mendorong investasi, baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

Penerbitan nomor izin berusaha melalui OSS tersebut diharapkan dapat meningkatkan porsi kredit perbankan UMKM.

BKPM menggandeng fintech DANA untuk mempermudah pelaku UMKM mengajukan izin usaha atau NIB. Apa keuntungan memiliki NIB?

Pemerintah menargetkan investasi Rp 1.800 triliun – Rp 1.900 triliun tahun depan. Untuk mencapai target ini, Jokowi dan jajarannya berfokus memperkuat daya saing dan OSS.