BKPM Sebut Realisasi Investasi di Daerah Terkendala Pasokan Listrik
Buat ringkasan dengan AI
Realisasi investasi di daerah-daerah masih terkendala minimnya pasokan listrik. Hal ini menyebabkan penyebaran investasi tidak merata dan cenderung terpusat di pulau Jawa.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, selama ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu meminta penghitungan realisasi investasi terlebih dahulu tanpa menambah pasokan listrik. Akibatnya, investor enggan menanamkan modalnya di luar pulau Jawa tanpa mendapat kepastian pasokan listrik.
"Saya akui investasi di daerah itu problemnya adalah listrik. PLN sendiri selalau menghitung dulu mana yang mau investasi, baru dibangun," kata Bahlil saat menjalani rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu (5/2).
(Baca: BKPM Sebut Masalah Realisasi Investasi Tak Sesuai Serapan Tenaga Kerja)
Untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik, BKPM membuat kawasan-kawasan industri di daerah. Setelah itu, PLN akan didorong untuk segera meningkatkan pasokan listrik dengan membangun pembangkit listrik.
"Di beberapa kawasan industri yang menjadi fokus BKPM, kami dorong PLN untuk segera membangun pembangkit listrik," kata dia.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listriksebesar 56,6 Giga Watt (GW) atau rata-rata 5,6 GW/tahun. Dari jumlah tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara masih mendominasi jenis pembangkit yang akan dibangun, yaitu mencapai 27,1 GW atau 48% dari total.
Sementara target penambahan kapasitas pembangkit dari perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dalam 10 tahun ke depan mencapai 33,67 GW atau sekitar 60% dari target nasional. Adapun PLTU masih mendominasi penambahan pembangkit listrik IPP, yakni mencapai 14,3 GW atau sekitar 44% dari total target penambahan listrik dari pihak swasta.
(Baca: Cerita Kepala BKPM Berhadapan dengan ‘Hantu’ Penghambat Investasi RI)
Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan listrik untuk masyarakat membuka peluang bisnis bagi konsorsium perusahaan listrik swasta. Namun, dalam pelaksanaan pengembangan listrik swasta terdapat beberapa kendala seperti financial close, jaminan pemerintah, pembebasan lahan dan lainnya.
Untuk itu, diperlukan proses pengadaan yang berkualitas agar mampu mendapatkan pengembang yang benar-benar siap melaksanakan proyek dengan baik.
