Target Ekonomi 2026 Jadi Sorotan DPR: dari Makan Bergizi Gratis hingga Konsumsi

Berbagai fraksi partai telah menyampaikan pandangannya terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Dalam penyampaian ini, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons beragam terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun depan yang ditetapkan sebesar 4,7%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi dalam KEM PPKF 2026 berada di kisaran 4,7%. Menanggapi hal tersebut, sejumlah fraksi di DPR menilai target ini mulai dari yang terlalu pesimis hingga yang masih realistis dalam melihat prospek ekonomi ke depan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai target pemerintah cukup konservatif. “Rentang target pertumbuhan ekonomi 2026 cukup konservatif dan terbilang underestimate,” kata Anggota Fraksi PKB Rifqy Abdul Halim dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (27/5).

Menurutnya, target ini tidak sejalan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto yang dalam visi jangka panjangnya menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8%. Ia menyebut, paling tidak target tersebut bisa dicapai pada akhir masa jabatan Prabowo.

Fraksi PKB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2026 seharusnya bisa lebih optimistis, yakni berada di kisaran 5,6% hingga 6%, atau lebih tinggi dari proyeksi pemerintah.

Namun Rifqy menekankan bahwa proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi ini hanya bisa tercapai jika pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi domestik. “Ini dengan mendorong konsumsi rumah tangga,” kata Rifqy.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan arus investasi ke dalam negeri yang bersifat padat modal dan padat karya. Selain itu, volume ekspor harus diperbesar, daya beli masyarakat diperkuat, dan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) perlu dipercepat.

“Demikian juga dengan langkah strategis untuk memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital serta ekonomi berjalan sesuai target dan rentang waktu yang ditetapkan,” ujar Rifqy.

Butuh Strategi Terarah

Sementara itu, Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai target pertumbuhan ekonomi 2026 cukup realistis dan optimistis. Namun Anggota Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansyah menyatakan bahwa pencapaian target tersebut membutuhkan strategi yang terarah.

“Butuh implementasi kebijakan yang konsisten dan tepat sasaran, terutama dalam melakukan stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja,” kata Charles.

Ia juga menyoroti kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98% secara tahunan pada 2024, namun angka ini masih di bawah pertumbuhan PDB nasional yang mencapai 5,02%.

“Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, masih menghadapi tekanan akibat meningkatnya pekerjaan informal dan penurunan produktivitas sektoral,” ujar Charles.

Untuk itu, ia mendorong agar program MBG dapat menggunakan mekanisme distribusi yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan komunitas sekolah, dengan melibatkan pemerintah daerah, koperasi, dan UMKM dalam pelaksanaannya.

Selain itu, Charles juga menekankan pentingnya dorongan terhadap sektor pertanian. “Bukan hanya menjadi penyelamat pertumbuhan ekonomi, namun juga menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan program padat karya dalam pembuatan prasarana dan sarana pertanian,” kata Charles.

Asumsi Makro dalam KEM PPKF 2026

Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menetapkan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%, inflasi dikendalikan pada kisaran 1,5% hingga 3,5%, dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan pada level 6,6% hingga 7,2%.

Harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan berada di rentang US$60 hingga US$80 per barel, dengan lifting minyak bumi ditetapkan sebesar 600 ribu hingga 605 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 953 ribu hingga 1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Dari sisi fiskal, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,71% hingga 12,22% dari PDB, sementara belanja negara berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari PDB. Defisit anggaran diperkirakan sebesar 2,48% hingga 2,53% dari PDB.

Pemerintah juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan pada 2026 ditargetkan turun ke kisaran 6,5% hingga 7,5%, tingkat pengangguran terbuka berada di rentang 4,44% hingga 4,96%.

Kemudian rasio gini ditargetkan turun ke 0,377 hingga 0,380, dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379 hingga 0,382. Sementara Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan meningkat ke level 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.