Ke-12 nama yang lolos dalam seleksi uji kepatutan dan kelayakan tahap pertama calon ketua LPS ini akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan tahap kedua berupa asesmen kompetensi dan wawancara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kerja sama di forum G20 untuk mengatasi tantangan ekonomi global dan mempromosikan perdagangan serta investasi yang menguntungkan untuk semua negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penyaluran bansos sembako telah mencapai 97,22% dari target, membantu 18,2 juta keluarga dengan Rp200 ribu per bulan untuk kebutuhan nutrisi.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2026 ditambah. Keputusan ini membuat anggaran Kemenkeu naik menjadi Rp 52 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan PMK 37/2025 yang menetapkan penarikan pajak penghasilan 22 atas transaksi di marketplace, berlaku mulai 14 Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pajak e-commerce 0,5% sejak Senin (14/7). Berikut daftar pedagang online yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan alias PPh ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerapkan pajak penghasilan Pasal 22 sebesar 0,5% pada pedagang di platform e-commerce, efektif mulai 14 Juli 2025.
Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun untuk tahun 2026, total anggaran diharapkan mencapai Rp52,02 triliun, untuk mendukung lima program utama.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan BPI Danantara agar mengarahkan investasi untuk kepentingan publik. Sebab, Danantara sudah mengelola dividen BUMN, yang sebelumnya masuk kas negara.
Menkeu Sri Mulyani berencana berkoordinasi dengan Airlangga Hartarto untuk merespon kebijakan tarif impor 32% yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump, berlaku mulai Agustus 2025.
Komisi XI DPR RI setujui target defisit RAPBN 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% PDB, menurun dari outlook 2025; Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen untuk menjaga target defisit sesuai rencana.
DPR setujui penggunaan SAL untuk APBN 2024 atas permintaan Sri Mulyani, tindakan ini bertujuan mengurangi penerbitan utang dan menjaga stabilitas fiskal.