Dari beberapa kota yang sudah bekerja sama dengan Lintasarta, seperti apa perkembangannya?
Kalau yang di Badung, Bali kita mulai dari bagaimana mereka memantau daerahnya. Mulai dari command center-nya yang paling besar sejauh ini. Kemudian baru masuk ke aplikasi-aplikasi lain.
Kalau di Batu, Malang karena spesifik daerah pertanian, di sana selain mereka membuat netizen reporting, ada juga Amotani, itu adalah aplikasi untuk petani melaporkan apa saja, misalnya kapan waktu panen, berapa luas lahannya dan sebagainya sehingga bisa diketahui dengan pasti. Sekarang kalau ditingkatkan lagi bagiamana sistem pembayarannya (ada di dalam aplikasi).
Intinya, kami tetap mendorong master plan smart city harus ada. Yang penting kemudian adalah perubahan prosedur di internal dan sosialiasi kepada masyarakat. Bukan sekadar punya smart city, bukan untuk gaya-gayaan. Definisinya dengan smart city ini bisa memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera.
Kendala apa yang dihadapi dalam pembangunan smart city di daerah?
Seperti dijelaskan tadi, mereka kadang-kadang tidak memiliki master plan. Mereka hanya ingin smart city tetapi smart city bukan hanya bagaimana membuat aplikasi. Bisa juga dengan cara-cara yang membuat administrasi lebih cepat, yang penting infrastrukturnya siap. Tidak semua daerah di Indonesia punya internet. Yang paling susah, kadang-kadang smart city itu ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), padahal kebutuhan kota itu juga mencakup tugas-tugas yang ada di bawah Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan Dinas Jalan Raya misalnya.
Ini yang kadang-kadang tidak semuanya terlibat. Kalau sudah ada solusi, prosedur di dalamnya harus berubah. Dengan solusi teknologi, kekuatan masyarakat lebih cepat untuk berperan dalam pembangunan smart city. Mereka harus diajak ikut serta, mungkin dari perencanaannya, petugas yang bertanggung jawab sehingga dalam implementasinya nanti semua masyakat tahu.
Di beberapa negara bahkan ada kelas-kelas yang mengundang masyarakat secara gratis (untuk sosialisasi smart city). Yang paling susah bukan solusi teknis, tapi menyebarkan informasi kepada masyarakat dan di internal pemerintah daerah (pemda) bahwa pemda sudah bisa menangani masalah dengan solusi yang lebih baik.