Beberapa lembaga yang mengajukan penambahan anggaran antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Kementerian Agraria.
Kemendikdasmen merencanakan implementasi pendidikan dasar gratis secara bertahap, dengan mempertimbangkan anggaran dan memastikan tak mengorbankan kualitas,
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran Rp 71,1 triliun untuk mendukung berbagai program termasuk wajib belajar 13 tahun.
Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp 3,63 triliun untuk 2026 dalam rapat DPR RI, alokasi ini untuk belanja pegawai dan peningkatan program PTSL.
Menteri Dody Hanggodo memaparkan anggaran Pekerjaan Umum 2026 sebesar Rp 70,86 triliun, mencerminkan penurunan dibandingkan dengan kebutuhan yang disarankan sebesar Rp 139,74 triliun.
Komdigi menghadapi kekurangan anggaran sebesar Rp 12,61 triliun dari kebutuhan Rp 20,36 triliun untuk 2026, mempengaruhi realisasi program pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital.
DPR setujui penggunaan SAL untuk APBN 2024 atas permintaan Sri Mulyani, tindakan ini bertujuan mengurangi penerbitan utang dan menjaga stabilitas fiskal.
Partai NasDem menerima bantuan keuangan dari pemerintah yang dianggap kecil, menyoroti kebutuhan partai untuk alokasi dana tetap dari APBN dan berupaya merealisasikannya sebagai hak partai politik.
Kemenkeu membuka blokir anggaran Rp 134,9 triliun untuk menyesuaikan belanja negara dengan prioritas pembangunan nasional, yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.
Pemerintah mulai membuka blokir anggaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya ditangguhkan, diarahkan ulang untuk pendanaan program pembangunan prioritas.
Target renovasi rumah naik menjadi 2 juta unit dengan peningkatan subsidi dari Rp 850 miliar ke Rp 43,6 triliun, seiring perintah Presiden Prabowo Subianto.
Konflik berkepanjangan antara Israel dan Iran mempengaruhi ekonomi kedua negara, dengan Israel menghabiskan miliaran dolar untuk biaya militer, sementara ekspor minyak Iran merosot drastis.
Kemenkeu memulai proses pembukaan blokir anggaran di 99 kementerian dan lembaga menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi penggunaan APBN 2025.