Adhi berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp 2 triliun yang pelaksanaannya diperkirakan berlangsung pada semester-II 2020. “Dananya nanti akan digunakan untuk pembiayaan proyek investasi Adhi berupa jalan tol,“ kata Noegroho, melansir Kontan.co.id, (13/3).
Kendati begitu, Adhi Karya tak bisa dikatakan mampu melewati pandemi dengan mulus. Sepanjang tahun lalu, perusahaan ini mencatatkan lonjakan rasio utang terhadap modal (DER) ke posisi 4,35 kali. Padahal pada 2018 sebesar 3,79 kali. Hal ini terjadi lantaran peningkatan liabilitas Adhi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kenaikan DER ini membuat Adhi berada di tingkat tinggi. Sebab untuk perusahaan konstruksi batas aman di kisaran 1.
Dalam presentasi direksi Adhi kepada Komisi VI DPR pada 17 Februari lalu, diketahui perusahaan ini mengalami kenaikan liabilitas jangka pendek 26,05% sepanjang 2019 menjadi Rp 23,9 triliun. Lalu liabilitas jangka panjang naik 23,40% menjadi Rp 6,01 trilun sepanjang 2019.
Kenaikan utang ini dikarenakan penggunaan modal kerja proyek jasa kontruski oleh Adhi, seperti LRT Jabodetabek dan proyek jalan tol Aceh-Sigli.
PT Waskita Karya Tbk pun memiliki dua obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun ini: Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap I Tahun 2017 Seri A dengan nilai pokok Rp 1,37 triliun yang akan jatuh tempo pada 6 oktober, dan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Karya Tahap II Tahun 2015 Seri B dengan nilai pokok Rp 1,15 triliun yang akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2020.
Peran BUMN karya cukup signifikan bagi program negara, yakni prioritas pembangunan infrastruktur yang menelan dana senilai US$ 415 miliar. Jika BUMN karya tak mampu selamat dalam pandemi ini dan proyek terhenti, bisa dikatakan menggagalkan program kebanggaan Presiden Jokowi dan menjadi catatan merah pemerintahannya.
(Baca: Menakar Efektivitas Injeksi BI untuk Likuiditas Perbankan)
Langkah Pemerintah Menyelamatkan BUMN
Kondisi BUMN yang sedang lesu secara kinerja dan masih tertimpa utang jatuh tempo dalam waktu dekat, membuat Erick Thohir khawatir. Pihaknya akan mengupayakan restrukturisasi bagi BUMN yang memiliki utang ke Himbara seperti perusahaan pelat merah karya. “Sudah ada solusi Ibu Menkeu, kemungkinan akan coba utang jangka pendek dijadikan jangka panjang,” kata Erick (3/4).
Untuk Perum Bulog, Erick akan mencoba menggunakan aturan Perppu penanggulangan corona sebagai jalan agar inventori perusahaan pangan negara bisa didistribusikan sebagai bantuan sosial bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Erick pun menyatakan menempuh langkah-langkah penyederhanaan dan penyehatan BUMN, yakni dengan memetakan manajemen portofolio perusahaan berdasarkan nilai ekonomi, kinerja, dan pelayanan publik. Dari pemetaan tersebut, akan dilakukan perampingan anak dan cucu perusahaan BUMN yang bukan usaha inti dan tak efisien.
Sampai awal April, tercatat 51 anak dan cucu perusahaan BUMN yang ditutup. Rinciannya, 25 anak usaha Pertamina, 6 anak usaha GIAA, dan 20 anak usaha Telekomunikasi Indonesia.
(Baca: Risiko di Balik Curi Start RI Berburu Utang Global di Masa Pandemi)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah membentuk klaster utang di pelbagai perusahaan dengan tujuan menjaga kualitas kredit perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso kemarin (20/4) menyatakan terdapat tiga klaster yang bakal dibentuk berdasarkan jenis debitur, yakni BUMN, UMKM dan perusahaan swasta.
Seluruh utang BUMN akan masuk ke dalam satu klaster. Dengan begitu akan memudahkan OJK dan perbankan mencari solusi untuk BUMN yang terkendala secara kinerja.
Anggota Komisi VI, Andre Rosiade menyatakan restrukturisasi saja tak cukup untuk menyelamatkan BUMN. Ia menyarankan pemerintah untuk memberi insentif kepada BUMN terdampak. Kalau perlu menerapkan kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan pelat merah.
“Jangan hanya pengusaha swasta saja yang dibantu, diberi stimulus, tapi BUMN juga,” kata Andre kepada Katadata.co.id, Senin (20/4).
Politikus Gerindra ini menyarankan pula Kemensos memakai dana Rp 25 triliun untuk pengadaan sembako guna menyelamatkan Bulog. “Libatkan Bulog. Kasih duitnya ke mereka. Itu bisa membantu cash flow mereka,” kata Andre.
(Baca: Sisi Minus Stimulus Rp 405 Triliun dalam Penanganan Virus Corona)
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan PMN bisa dipakai. Hanya, ia menekankan pemerintah harus melakukannya secara hati-hati. Mesti melalui kajian mendalam dan evaluasi menyeluruh atas kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah yang terkendala. Tak bisa hanya melihat ketika terdampak covid-19.
“Apalagi sekarang harus fokus untuk wabah. Kalau yang sudah bermasalah sejak sebelum wabah, tidak usah dikasih PMN,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, kemarin (20/4).
Sebab, kata Faisal, PMN berpeluang menciptakan penyalahgunaan wewenang dan moral hazard bagi kinerja BUMN ke depannya. Ia pun lebih menyarankan pemerintah melakukan evaluasi kepada BUMN yang kini terkendala. Dengan begitu kebijakan restrukturisasi dan efisiensi bisa diambil dengan cermat.
“Harus disadari memang tak semua BUMN bisa bertahan. Yang tidak terlihat kinerjanya, tidak perlu dipertahankan. Apalagi anak usaha yang tidak terlalu esensial,” kata Faisal.