Belitan Masalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

123RF.com/Pakpong Pongatichat
Pemerintah menghentikan sementara pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung karena masalah pada manajemen proyek dan konstruksi.
Penulis: Sorta Tobing
4/3/2020, 18.12 WIB

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bermasalah Sejak Awal

Jejak masalah kereta cepat Jakarta-Bandung sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum pekerjaan pembangunannya dilakukan. Proyek yang merupakan gagasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini awalnya menggandeng Japan International Corporation Agency (JICA) untuk melakukan studi kelayakan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Baru studi awal, kritik udah datang karena menganggap proyek ini mubazir. Jarak Jakarta-Bandung terlalu dekat. Di sisi lain, jalur dan transportasi publik yang menghubungkan kedua kota itu sudah cukup banyak.

Di tengah jalan, ketika pemerintahan berganti, Tiongkok menyalip Jepang. Presiden Joko Widodo memilih China untuk mengerjakan proyek tersebut setelah melakukan kunjungan ke negara tersebut dan bertemu Presiden Xi Jinping.

(Baca: Tiket Termurah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dipatok Rp 300 Ribu)

Miniatur kereta cepat Jakarta-Bandung. (Arief Kamaludin|KATADATA)

Pemilihan Tiongkok salah satu alasannya karena kerja sama kedua pihak dapat dilakukan secara business to business, bukan government to government. Hal ini membuat proyek tidak perlu jaminan pemerintah alias tidak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kereta cepat ini rencananya akan menghubungkan kedua kota hanya dalam waktu sekitar 46 menit. Kecepatannya mencapai 350 kilometer per jam. Frekuensi perjalanannya akan sebanyak 100 kereta per hari dengan kapasitas 109 ribu penumpang per hari.

Situasi yang terjadi sekarang tidak membuat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio heran. Sejak awal proyek ini memang penuh masalah dan terkesan dipaksakan. “Tidak jelas proses dan uangnya,” ujar Agus ketika dihubungi.

Tingginya biaya investasi dan panjangnya waktu pengembalian patut diwaspadai. Agus menilai konsorsium BUMN lama-lama akan susah membayarnya. Tiongkok memberikan pinjaman US$ 5,5 miliar dengan tenor 50 tahun dan bunga 2% per tahun.

Investasi yang besar membuat harga tiket kereta cepat yang rencananya beroperasi pada 2021 itu akan mahal. Hitungannya saat ini untuk tiket termurah seharga Rp 300 ribu. Sementara, dengan tiket kereta biasa, penumpang cukup membayar tak lebih dari Rp 100 ribu untuk tujuan Jakarta-Bandung dan sebaliknya.

Ia pun meragukan keakuratan Amdal proyek tersebut karena dibuat secepat kilat. Tidak aneh kalau sekarang manajemen proyek itu berantakan. “Jorok, bikin banjir, tidak bisa baca pipa di mana, salah taruh tiang,” ucapnya.

(Baca: Tiongkok Cairkan Rp 3,8 T, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dikebut)

Reporter: Rizky Alika, Tri Kurnia Yunianto, Antara