Berita wajib pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah dan DPR mempertimbangkan pengimplementasian Tax Amnesty Jilid III sebagai bagian dari Prolegnas RUU Prioritas 2025, bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan reformasi sistem perpajakan.

Celios mengkritik kebijakan berulang tax amnesty yang menurutnya menyebabkan pengusaha mengemplang pajak dan tidak menguntungkan negara.

Pemerintah dan DPR berencana melaksanakan program Tax Amnesty jilid III yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2025, namun ekonom khawatir kebijakan ini dapat menurunkan kepatuhan pajak.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan penyesuaian besar pada kebijakan pajak, meliputi penurunan PPh badan dan penanganan keras terhadap pengemplang pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan wajib pajak untuk waspada terhadap hoaks yang mengatasnamakan sistem pajak CTAS, yang diklaim dapat mengakses informasi rekening bank.

Uang pembasuh batin merupakan istilah terkait dengan utang pajak yang telah berstatus daluwarsa. Berikut ini pembahasan selengkapnya.

Selain Hotman, ada beberapa pesohor lain yang menerima penghargaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Jakarta Selatan II. Dari Anang Hermansyah hingga Ivan Gunawan.

Badan usaha atau entitas yang masuk dalam kategori Wapu atau pemungut PPN antara lain, Bendahara Pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN dan badan usaha tertentu.

Wajib pajak dapat mengajukan upaya banding di pengadilan pajak jika tidak puas dengan surat keputusan keberatan. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Wajib pajak yang tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau atas keputusan tertentu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan pajak.

Ada berbagai penyebab wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dikenakan sanksi pajak berupa administrasi bunga. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, pemotong PPh Pasal 21 terdiri atas lima, yakni pemberi kerja, instansi pemerintah, dana pensiun dan BPJS, orang pribadi atau badan, serta penyelenggara kegiatan.

Subjek pajak luar negeri adalah individu atau badan yang tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi mendapatkan penghasilan dari Indonesia. WNI bisa berstatus SPLN jika memenuhi beberapa persyaratan.

Terdapat delapan pihak yang atas penghasilannya dikenakan atau dipotong PPh Pasal 21. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Kepemilikan hewan peliharaan anjing di Indonesia pernah dikenakan pajak. Berdasarkan UU Darurat yang dikeluarkan pada 1957, pengenaan pajak anjing diputuskan menjadi kewenangan pemerintah daerah.