Berita Sufmi Dasco Ahmad Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tak akan ada perombakan kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Ia pun menepis kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan di-reshuffle.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah pembahasan revisi UU TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan fokus revisi UU TNI hanya pada tiga pasal utama, yakni Pasal 3, 53, dan 47, dengan tujuan untuk meningkatkan sinergisitas dan administrasi dalam TNI.

Sufmi Dasco Ahmad mendapatkan perhatian sebagai perwakilan Presiden Prabowo dan Partai Gerindra di DPR, serta dalam proses pemanggilan calon menteri Kabinet Merah Putih.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa revisi tata tertib DPR bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan, bukan untuk mencopot pejabat.

Wacana reshuffle kabinet muncul setelah Prabowo Subianto mengendus ketidakseiraman dalam timnya di 100 hari pertama pemerintahan, menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

Menko Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa PIK 2 tidak tergolong dalam proyek strategis nasional, tetapi ecotourism di area tersebut yang memperoleh status PSN.

Partai Gerindra belum menyiapkan posisi untuk Joko Widodo karena ketidaktahuan tentang rencana masa depan Jokowi, meskipun Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Gerindra terbuka bagi siapapun.

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan PPN barang mewah dari 11% menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, sementara barang pokok masih dikenakan tarif lama.

Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa PPN 12% hanya akan dikenakan kepada barang mewah, tidak termasuk barang pokok dan layanan vital seperti pendidikan dan kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengkaji pengenaan PPN dengan tarif berbeda yang mulai berlaku pada 2025, menurut Misbakhun dari Komisi XI DPR.

Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan peningkatan pajak barang mewah menjadi 12% dan menurunkan pajak lain yang bermanfaat bagi masyarakat.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menginstruksikan menteri-menteri pemerintahannya untuk tidak memanfaatkan APBN dalam upaya pemberantasan korupsi, menyusul serangkaian kasus hukum.

DPR akan mengkaji kembali pemberian tunjangan dana pensiun seumur hidup untuk anggotanya, merespons aspirasi publik terhadap kebijakan ini. Kajian ini akan dibahas dalam rapat persidangan mendatang.