Angka Kemiskinan Ekstrem RI Masih 8,47%, Prabowo Targetkan 0% pada 2029

Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat turun menjadi 8,47% per Maret 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta orang, turun 210 ribu orang dibandingkan September 2024 yang sebesar 24,06 juta orang atau 8,57% dari total populasi.

Sejalan dengan tren penurunan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat ditekan hingga 0% pada 2029. Target ini menjadi bagian dari agenda besar pengentasan kemiskinan dalam lima tahun masa pemerintahan mereka.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa target tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintahan dalam lima tahun ke depan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Kami berkomitmen dalam lima tahun masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan sebisa mungkin sampai mencapai nol persen, agar tidak ada lagi saudara kita berada di garis kemiskinan ekstrem,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7).

Prasetyo menilai capaian ini merupakan hasil kerja kolektif dari berbagai pihak. Ia juga menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

“Kita dorong keterlibatan dunia usaha, masyarakat, dan sektor pendidikan untuk membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan wirausaha, terutama di kalangan generasi muda,” ujarnya.

Dorong Cipta Kerja

Pemerintah juga ingin mendorong perubahan pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

“Ini pekerjaan rumah yang tidak mudah, karena kita ingin menggeser cara berpikir dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan potensi kerja. Saat ini, persentase warga negara yang menjadi pengusaha masih sangat rendah,” katanya.

Meski demikian, negara tetap akan memberikan perlindungan bagi kelompok rentan yang tidak mampu bekerja.

“Seperti lansia yang hidup sendiri atau warga dengan keterbatasan fisik, mereka harus tetap ditopang oleh negara,” kata Prasetyo.

Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa tren penurunan kemiskinan sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana tercantum dalam Astacita.

“Upaya-upaya itu terus dilakukan oleh pemerintahan saat ini, dan tentunya DPR mendukung itu,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Oleh karena itu, DPR akan mengundang BPS melalui komisi terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut soal penurunan angka kemiskinan tersebut.

“Tadi juga saya sepintas sudah baca. Nanti kita akan minta BPS menjelaskan lebih detail kepada kami,” katanya.