Berita PPN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah memperpanjang insentif PPN dan PPnBM untuk kendaraan bermotor listrik serta kendaraan emisi rendah hingga akhir 2025, dalam upaya mendukung kebijakan pengurangan emisi karbon.

Wamenkeu Thomas menyatakan pemberian insentif Rp 37 triliun pada 2024 untuk mempertahankan konsumsi rumah tangga dalam rangka memperkuat ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia memastikan akan melanjutkan pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik dan bus listrik.

PT KAI mengamankan 957 barang penumpang yang ditinggalkan senilai Rp 1,19 miliar; fasilitas Lost and Found membantu pengembalian tanpa biaya.

Presiden Prabowo Subianto mencabut larangan pengecer menjual gas elpiji 3kg dan mengajustasi kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah, setelah mendapatkan reaksi negatif dari publik.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN 2025 hingga Rp 306,69 triliun untuk meningkatkan efisiensi dan dialihkan ke program prioritas, tanpa menaikkan PPN menjadi 12%.

Direktorat Jenderal Pajak melaporkan perkembangan positif sistem Coretax yang meliputi layanan pendaftaran, SPT, dan manajemen dokumen, memudahkan proses pajak digital.

Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan baru mulai dari PPN 12%, opsen kendaraan hingga cukai minuman manis kemasan pada 2025.

Kritik terhadap rencana penerapan cukai minuman berpemanis pada semester II 2025 menyoroti kelas menengah yang belum tepat di tengah upaya pemulihan daya beli kelas menengah.

Kewajiban PPN menjadi tantangan utama dalam menurunkan harga Minyakita, sebagaimana diungkap Kementerian Perdagangan yang juga berupaya mendapatkan kelonggaran dari Kementerian Keuangan.

Bea Cukai mengizinkan penumpang dari luar negeri untuk membawa maksimal dua unit iPhone 16 per orang per tahun, dengan syarat melakukan registrasi barang dan melunasi bea masuk serta pajak.

Sejak Oktober 2024, sebanyak 5.448 unit iPhone 16 telah tiba di Indonesia melalui impor barang penumpang dan kiriman, dengan ketentuan impor dan pajak yang spesifik sesuai dengan regulasi terbaru.

Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Pemerintah akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga PPN pembelian rumah pada 2025 untuk mendukung program 3 juta rumah.

Pemerintah melalui DJP menegaskan bahwa makanan dan minuman di restoran tidak dikenai PPN karena sudah termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikelola oleh pemerintah daerah.