PAJAK - Berita Pajak E-Commerce Terkini - ecommerce Hari ini

Pengusaha retail menilai selama ini terdapat kesenjangan aturan antara pelaku usaha online dan konvensional.

Pajak e-commerce akan diatur pemerintah melalui omnibus law yang tengah dirancang pemerintah.

Pemerintah mencoba untuk menerapkan pajak di e-commerce agar lebih adil dan merata

Penarikan pajak e-commerce sebagai bentuk penyetaraan level of playing field untuk pelaku usaha konvensional dan online.

Direktorat Jenderal Pajak membentuk dua divisi baru, yakni Direktorat Data dan Informasi Perpajakan serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Ditjen Pajak menunggu kajian dari OECD, supaya pengenaan pajak tidak menimbulkan sengketa ke depannya, terutama terkait perusahaan digital asing.

Fitur lapor dan bayar pajak tersebut bakal terbuka untuk semua pengguna, bukan hanya pelapak di Bukalapak.

Negara anggota G20 siapkan kebijakan pengenaan pajak ke usaha digital tanpa syarat bentuk usaha tetap (BUT).

Sri Mulyani meyakinkan tidak ada perbedaan perlakuan pajak untuk pelaku usaha konvensional dan e-commerce.  

Asosiasi E-Commerce Indonesia (iDEA) berharap, diskusi terkait pajak e-commerce tetap dilanjutkan.

Ada kekhawatiran, jika aturan ini diterapkan, akan ada perpindahan massal pelaku e-commerce dari marketplace ke media sosial.

idEA mencatat, kebijakan terkait pengawasan transaksi di media sosial belum masuk di dalam aturan. idEA khawatir penjual akan beralih.

"Kehadiran e-commerce sudah banyak memangkas jalur (distribusi) penjualan fesyen," kata Presiden APPMI Poppy Dharsono.

Pengenaan PPN juga diyakini pengusaha bakal mengurangi disparitas harga jual produk di marketplace dengan retail modern.

Animo terhadap berbagai produk kreatif buatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal sedang tumbuh.