Berita Kompor Listrik Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian ESDM mengajukan anggaran Rp 340 miliar untuk program peberian rice cooker gratis kepada 680.000 keluarga penerima manfaat.

Anggota Komisi VII dari fraksi PKS menilai rencana pembagian rice cooker gratis lebih efektif dibandingkan program konversi LPG menjadi kompor listrik induksi beberapa waktu lalu.

Pemerintah berencana membagikan rice cooker gratis sebagai upaya untuk meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga.

Program konversi kompor listrik induksi yang masih dijalankan PLN menjadi aksi korporasi yang tak terikat dengan program pemerintah.

Pemerintah akan membagikan 680.000 penanak nasi listrik atau rice cooker gratis mulai tahun depan, untuk meningkatkan konsumsi listrik nasional.

"Hati-hati. Dilihat betul bermanfaat riil atau tidak," ujar Jokowi.

Awalnya PLN akan membagikan 10.000 kompor listrik induksi sebagai percontohan setelah sebelumnya membagikan total 2.000 kompor di Solo dan Denpasar.

Program konversi kompor elpiji menjadi kompor listrik induksi resmi dibatalkan. PLN pun batal membagikan 300.000 unit kompor listrik gratis.

Pilot project uji coba konversi kompor elpiji ke kompor listrik induksi di Solo, Jawa Tengah, dan Denpasar, Bali akan tetap dilanjutkan meski programnya telah resmi dibatalkan.

Pengamat energi menilai langkah PLN membatalkan program kompor listrik sudah tepat untuk meredam polemik di masyarakat, dan tak signifikan menyerap kelebihan listrik yang dihadapi PLN saat ini.

Masalah oversupply listrik PLN sebesar 7 Giga Watt (GW) dikarenakan pembangunan yang hanya terpusat pada wilayah Industri seperti Jawa, Bali dan Sumatera.

Pemerintah menegaskan belum memiliki rencana untuk melanjutkan penggunaan kompor listrik.

PLN juga memastikan bahwa tarif listrik tidak naik.

Perbedaan kompor induksi dan kompor listrik perlu Anda pahami, sebelum menentukan pilihan. Sebaiknya, dalam menentukan pilihan, sesuaikan juga dengan kebutuhan Anda. Berikut penjelasannya.

Rencana konversi kompor elpiji menjadi kompor listrik induksi dinilai minim sosialisasi dan pelaksanannya harus didukung payung hukum berupa peraturan presiden atau peraturan menteri.