KEMISKINAN: Berita Kemiskinan Terkini - Isu Kemiskinan

Anak yatim terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dari sekadar bantuan materi untuk keluar dari kemiskinan.

Pemerintah Indonesia mempertahankan data BPS sebagai acuan utama kemiskinan nasional, meski adanya perbedaan data dengan Bank Dunia yang mencatat angka kemiskinan lebih tinggi.

Bank Dunia merevisi garis kemiskinan Indonesia berdasarkan PPP 2021, menyebabkan lonjakan drastis jumlah penduduk yang terkategori miskin menurut standar internasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan mengatakan garis kemiskinan berpotensi direvisi pada tahun ini.

Para ekonom menyebut perubahan metodologi baru untuk mengukur garis kemiskinan di Indonesia akan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan lebih akur

Bank Dunia memperbarui metode penghitungan garis kemiskinan yang menyebabkan lonjakan angka kemiskinan di Indonesia pada 2024 menjadi hampir 70%.

Bank Dunia merevisi penghitungan standar garis kemiskinan dan ketimpangan per Juni 2025. Dengan perubahan ini, angka kemiskinan Indonesia menurut Bank Dunia pada 2024 melonjak tajam.

DEN membahas kendala dalam revisi garis kemiskinan nasional Indonesia, termasuk risiko politisasi dan kekhawatiran tentang beban anggaran sosial.

Arief Anshory Yusuf mengungkap bahwa pemerintah Indonesia akan segera merevisi batas garis kemiskinan nasional untuk mencerminkan realitas ekonomi saat ini.

Bank Dunia melakukan perubahan pada perhitungan garis kemiskinan, menghasilkan lonjakan jumlah penduduk miskin Indonesia menjadi 194,67 juta pada tahun 2024, menurut data terbaru.

Center of Economic and Law Studies menyarankan BPS untuk mengganti metode pengukuran angka kemiskinan agar lebih mencerminkan realitas sosial ekonomi era sekarang.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mendefinisikan ulang garis kemiskinan, setidaknya karena tiga alasan utama.

Celios mengkritik metode pengukuran kemiskinan oleh BPS yang usang, tidak menggambarkan realitas ekonomi saat ini, dan berpotensi menyesatkan dalam penyusunan kebijakan pemerintah, seperti bansos.

Kasus di Kintamani menjadi jejak bukti kepentingan pariwisata mengabaikan hak warga memperoleh akses terhadap air bersih.

65 unit Sekolah Rakyat hasil renovasi eksisting akan segera beroperasi dengan penambahan fasilitas dan ekspansi lahan yang signifikan, mendukung tujuan pengentasan kemiskinan.