Berita DEN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk digitalisasi pemerintahan guna memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meyakini perlu adanya insentif untuk masyarakat kelas menengah sebagai respons kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk kategori barang mewah.

Revisi PP tentang Kebijakan Energi Nasional, yang antara lain mengatur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN sudah disetujui secara prinsip oleh pemerintah dan DPR periode sebelumnya

Dalam pemilihan ke-29 lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir itu, DEN menetapkan tiga persyaratan. Pertama, bebas dari potensi tsunami. Kedua, jauh dari gunung berapi. Ketiga, jauh dari garis gempa.

DEN menyatakan Indonesia membutuhkan sumber energi yang berasal dari pembangkit listrik hijau, termasuk nuklir.

Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan Indonesia serius untuk mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Ketua DEN Luhut umumkan kebijakan baru PPN 12% yang mulai berlaku Januari 2025, bertujuan untuk mengimbangi penerimaan negara dan hanya akan diterapkan pada barang mewah.

Ketua DEN Luhut menyuarakan keprihatinan atas peran AI yang bisa menyisihkan manusia, termasuk di pemerintahan, serta potensi dampaknya terhadap ekonomi dan tata kelola di Indonesia.

Menko Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai penundaan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, meski DEN menyatakan kemungkinan penundaan tersebut.

Ketuan DEN Luhut menyatakan tarif PPN yang direncanakan naik menjadi 12% pada Januari 2025 kemungkinan besar diundur. Namun itu tergantung pada hasil rapat pemerintah mendatang.

Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), badan penasihat ekonomi yang diharapkan mendukung kebijakan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (5/11).

Presiden Prabowo Subianto tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pemimpin Dewan Ekonomi Nasional, mengharapkan peran lebih efektif dalam kabinet dan peningkatan koordinasi kebijakan ekonomi.

Draf Revisi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional sudah disepakati antara Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat sejak bulan lalu.

Pemenuhan Cadangan Penyangga Energi diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2024.