Berita BSSN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Sepekan setelah Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya mengalami gangguan sejak 20 Juni, muncul penipuan mengatasnamakan BSSN dan BSI melalui email dan WhatsApp.

Kominfo ungkap alasan Pusat Data Nasional hanya backup 2% yang ramai diperbincangkan oleh publik. Kini upaya perbaikan pun ikut terhambat.

Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya disusupi Brain Cipher Ransomware sejak 17 Juni. Apakah Kominfo dan BSSN bisa dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi?

Berikut cara Kominfo, BSSN, Telkom memulihkan data di Pusat Data Nasional Sementara tanpa membayar uang tebusan ke hacker.

Bobolnya server di Pusat Data Nasional menyebabkan lumpuhnya layanan publik di sejumlah instansi. Jebolnya PDN disebabkan serangan ransomware Brain Cipher yang mengunci sistem.

TelkomSigma memberikan klarifikasi terkait penggunaan Windows Defender sebagai pengaman sistem Pusat Data Nasional (PDN).

Kepala BSSN Hinsa Siburian menjelaskan alasan utama peretas bisa mencuri data dari Pusat Data Nasional (PDN) adalah buruknya tata kelola yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo.

DPR meminta lembaga negara tak saling tuduh dalam masalah kebocoran Pusat Data Nasional.

BSSN membenarkan bahwa Pusat Data Nasional mengalami gangguan karena serangan ransomware oleh hacker. Peretas meminta tebusan US$ 8 juta atau Rp 131 miliar.

BSSN membenarkan bahwa Pusat Data Nasional mengalami gangguan karena serangan ransomware oleh hacker atau peretas.

Kepolisian dan BSSN mendalami penyebab Pusat Data Nasional Sementara 2 gangguan sejak 20 Juni. Apakah karena hacker?

Indonesia akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan keamanan data ajang internasional tersebut.

KPU dan sejumlah lembaga juga melakukan analisis berdasarkan hasil pengecekan bersama. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku jika benar ada pembocoran data.

Beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Jokowi membuat lembaga yang bisa melacak panggilan telepon, WhatsApp, Twitter hingga Facebook masyarakat. Kominfo menyebut informasi ini hoaks.

Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk menyelidiki hacker Bjorka pada September 2022. Bagaimana progresnya setelah setahun pencarian?