BPK RI: Berita BPK Terkini - Kabar BPK Hari ini

Berdasarkan laporan BPK, utang pemerintah Indonesia ke Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 100 triliun, terkait skema burden sharing selama pandemi

BPK menemukan sejumlah masalah keuangan dalam pemeriksaannya terhadap PT Pindad, termasuk biaya ekonomi berlebih dan masalah pengelolaan dana pensiun, meminta peningkatan pengawasan dan tata kelola.

BPK mengidentifikasi triliunan rupiah pajak yang belum masuk ke kas negara dalam IHPS I 2024, menyoroti kelemahan sistem dan ketidakpatuhan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Kemenkeu.

BPK mendapati 54.856 peserta tidak memenuhi syarat menerima program Kartu Prakerja. Mengindikasikan penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

BPK temukan 54,856 peserta Prakerja tidak memenuhi syarat dan realisasi dana Prakerja tahun 2023 sebesar Rp10,46 miliar dianggap tidak layak. BPK rekomendasikan penyelarasan sistem untuk pemutahiran.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan menetapkan lima nama menjadi anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Siapa saja 5 nama yang anggota BPK terpilih?

Komisi XI DPR memulai rangkaian uji kelayakan dan kepatutan bagi calon anggota BPK sejak kemarin, Senin (2/9).

Calon anggota BPK Mukhamad Misbakhun menyerukan penyelarasan rencana strategis BPK dengan RPJMN 2025-2029 untuk mendukung pelaksanaan program Asta Cita pemerintahan yang baru.

Tiga perusahaan dikenai sanksi denda oleh Kementerian ESDM karena keterlambatan membangun fasilitas smelter, dengan potensi denda US$ 129 juta belum terbayarkan.

BPK menemukan kekurangan pajak sebesar Rp 5,82 miliar dalam laporan keuangan Kementerian Keuangan tahun 2023.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih oleh LPS untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut.

Top News Katadata.co.id mencakup temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan KPPU, kontribusi dividen BUMN, keputusan politik di Amerika Serikat

BPK mengatakan permasalahan pada Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian antara lain adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Menteri BUMN Erick Thohir sendiri tengah meminta Komisi VI DPR untuk membahas RUU BUMN yang sudah beberapa tahun mandek.

Ini uang rakyat, uang negara, harus merasa tiap tahun pasti diaudit," kata Jokowi.