Usut Dugaan Korupsi, Wamenhan Minta BPK Cepat Selesaikan Audit Asabri
Buat ringkasan dengan AI
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cepat melakukan audit investigatif terhadap PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri.
Hal itu dilakukan agar kasus dugaan korupsi di Asabri bisa segera diusut, baik oleh Kemenhan atau aparat hukum. “Secepatnya. Lebih cepat lebih bagus,” kata Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/1).
(Baca: Asabri Bantah Ada Korupsi Capai Rp 10 T, Begini Tanggapan Mahfud)
Adapun, Trenggono mengatakan audit investigatif BPK saat ini sedang berlangsung. Dia meminta publik bersabar menunggu hasil audit tersebut. “Kan lagi diaudit. Sedang berlangsung,” kata Trenggono.
Kemenhan telah menyampaikan rencananya untuk ikut mengusut kasus dugaan korupsi yang ada di Asabri. Menhan Prabowo Subianto mengatakan, hal itu bakal dilakukannya karena dana yang berada di Asabri berasal dari para prajurit TNI/Polri.
Tiap bulan, gaji pokok para prajurit TNI/Polri dipotong 4,75 % untuk membayar iuran pensiun. Selain itu, mereka juga dikenai potongan sebesar 3,25 % untuk tunjangan hari tua.
“Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman dan tidak terganggu,” kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga Dahnil Anzar Simanjuntak beberapa hari lalu.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya akan kembali menggelar audit investigasi terhadap Asabri. BUMN Asuransi ini diduga salah menempatkan investasi hingga menimbulkan kerugian. "Kami sudah putuskan akan dilakukan audit investigasi," ujar Anggota BPK IV Harry Azhar Azis kepada Katadata.co.id.
(Baca: Ada Dugaan Korupsi, BPK Bakal Audit Investigasi Asabri)
Harry menjelaskan berdasarkan data dan pengumpulan informasi awal, kerugian negara pada kasus Asabri mencapai hingga Rp 16 triliun. BPK sebelumnya pernah melakukan audit kinerja atas efisiensi pengelolaan investasi Asabri untuk tahun buku 2015 dan semester I 2016. Hasilnya, kinerja investasi perusahaan dinilai kurang efisien.
Laporan audit tersebut dirilis BPK pada awal 2017, hanya berselang satu semester setelah dirilisnya laporan dengan tema yang nyaris sama untuk Jiwasraya. Dalam laporan tersebut, auditor negara itu mencatat beberapa temuan persoalan.
Salah satunya adalah pembelian saham di perusahaan tidak terbuka milik Benny Tjokrosaputra, PT Harvest Time dan investasi di saham berisiko. Temuan lainnya adalah, soal pelepasan portofolio saham kepada reksa dana yang terafiliasi dengan perusahaan.
Sedangkan Asabri telah membantah dugaan korupsi hingga Rp 10 triliun pada perusahaan tersebut. Direktur Utama Asabri Sonny Widjaja menjamin uang peserta yang dikelola tidak hilang. Ia juga meminta para peserta yang terdiri dari TNI, Polri, dan PNS Kementerian Pertahanan tak terpengaruh dan terprovokasi oleh pemberitaan negatif terkait perusahaan.
Sonny juga mengancam pihak-pihak yang dinilai memojokkan Asabri tanpa data dan fakta ke jalur hukum. "Hentikan pendapat, pembicaraan yang cenderung tendensius yang negatif dan menyebabkan kegaduhan.Saya akan menempuh jalur hukum jika masih dilakukan," kata purnawirawan bintang tiga ini.
(Baca: Bos Asabri Bantah Pernyataan Mahfud MD soal Dugaan Korupsi Rp 10 T)
