Darmin Sebut Fintech Ampuh Dorong Inklusi Keuangan Dibandingkan Bank
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sepakat bahwa perusahaan teknologi finansial (fintech) efektif meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Karena itu, keduanya menilai regulator perlu memahami lanskap dan ekosistem industri ini.
Darmin mengatakan, adopsi teknologi sangat masif di industri keuangan dewasa ini. Hal itu terlihat dari cara masyarakat mengakses layanan keuangan. “Fintech lebih ampuh mendorong keuangan inklusif,” kata dia saat membuka Indonesia Fintech Forum 2019 di Auditorium Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/9).
Ia mencontohkan, bank membantu penerima bantuan sosial (bansos) membuka rekening. “Tapi sedikit sekali yang sebenarnya rekeningnya aktif. Pokoknya rekeningnya itu cuma ada saja. Inklusinya kurang dalam," kata Darmin.
Sedangkan fintech menciptakan beragam produk dan layanan keuangan. Ia berharap, kehadiran industri ini dapat mempercepat terwujudnya inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Baca: Ditopang Gopay, Gojek Peringkat ke-11 Perusahaan yang Mengubah Dunia)
Perkembangan fintech di Indonesia tercatat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Utamanya, fintech pembayaran dan pinjaman (lending).
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, ada 113 fintech pinjaman yang terdaftar. Berdasarkan data BI, ada 58 fintech pembayaran yang berizin per Agustus 2019.
Perkembangan industri ini, kata dia, akan berdampak baik terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Berdasarkan studi oleh PWC tahun ini, disimpulkan bahwa akumulasi pinjaman dari fintech lending mencapai lebih dari Rp 200 triliun pada akhir 2020.
Darmin mengatakan, instansinya menangani penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Paling mudah untuk startup (fintech) masuk ke sana. Kemudian bisa diorganisasikan petani atau peternaknya dalam penyaluran KUR. Di sini tingkat survival-nya tinggi, daripada masuk ke bidang lain,” katanya.
(Baca: Fintech Berpotensi Redam Dampak Negatif Investasi Jangka Pendek Asing)
Perry sepakat bahwa fintech dapat meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. Hanya, ia merasa industri ini perlu terhubung dengan perbankan. “Sesuai visi BI, mengadopsi developer approach, mengembangkan startup dan disambungkan dengan perbankan,” kata dia.
Ia mengatakan, teknologi mengubah semua kegiatan ekonomi. Teknologi pun membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah.
"This is just the beginning. Ini menandakan ekonomi keuangan digital akan semakin berkembang. Ini akan semakin mendorong inklusi keuangan," kata Perry.
(Baca: Fintech Bisa Garap 35 Juta Orang dari Target Inklusi Keuangan)
Adapun pemerintah menargetkan jumlah penduduk yang terakses layanan keuangan meningkat dari 49% menjadi 75% pada 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 16% atau 35 juta orang di antaranya bisa digarap oleh fintech.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo ) Lis Lestari Sutjiati menilai, inklusi keuangan hanya mencapai 59% bila mengandalkan industri keuangan konvensional saja. "Masih ada gap 16% ini yang bisa digarap oleh fintech," kata dia pada Agustus 2018.
Ia mencatat, bank memiliki 38 ribu unit laku pandai (branchless banking) dengan 900 ribu agen, 104 ribu anjungan tunai mandiri (ATM), dan 500 ribu mesin Electronic Data Capture (EDC). Namun, dengan segala fasilitas itu, bank hanya bisa menjangkau 1,5 juta masyarakat yang belum terakses perbankan (unbanked).
Sedangkan, 69% dari masyarakat unbanked memiliki ponsel. Dengan dukungan ponsel tersebut mereka bisa menggunakan layanan fintech. Toh, tidak semua laku pandai bisa mencakup daerah terluar, tertinggal dan terdepan (3T) di Tanah Air.
(Baca: Saling Salip Gojek dan Grab Berebut Pasar Keuangan di Asia Tenggara)
