Kondisi global yang masih menghadapi ketidakpastian tidak membuat pemerintah pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pemerintah masih yakin pertumbuhan ekonomi 2019 lebih tinggi dari tahun ini. Sementara ekonom dan lembaga lokal dan internasional menilai pemerintah tak akan mampu mencapai target.
Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa lebih tinggi dari yang dipatok APBN. Sedangkan tahun ini, dia memprediksi hanya akan tumbuh 5,2%, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar 5,4%.
"Tahun depan bisa tinggi sedikit dari tahun ini, mencapai 5,3%-5,4%," kata Darmin di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (28/12). Sentimen tahun politik akan mengerek pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi masih menjadi motor penggerak utama perekonomian. Tahun politik akan meningkatkan aktifitas ekonomi, terutama dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga.
(Baca: PDB Ekonomi Kreatif Minimal Tumbuh 6,75% pada Tahun Depan)
Keyakinan pemerintah mengenai perekonomian Indonesia 2019 ternyata tidak didukung oleh Bank Dunia (World Bank) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Mereka menilai sulit mencapai target pertumbuhan 5,3%. Lembaga pemeringkat global, seperti Fitch dan S&P memprediksi perekonomian Indonesia tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Bahkan, proyeksi Moody's hanya 4,8%, lebih rendah dari tahun ini. Indonesia dianggap masih rentan terhadap sentimen eksternal.
Dari dalam negeri, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan hanya akan mencapai 5,2%. Ketidakpastian global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta kondisi di negara-negara Uni Eropa, menjadi penghambat utama perekonomian Indonesia.
Mengutip proyeksi World Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi dunia kemungkinan berkisar 3,73% tahun ini, dan turun menjadi 3,70% tahun depan. Secara khusus ekonomi AS juga diprediksi turun dari 3% tahun ini menjadi 2,5% tahun depan. Sedangkan perekonomian Tiongkok sebesar 6,6% tahun ini dan 6,5% tahun depan.
Perekonomian AS sudah menunjukkan perlambatan, terlihat dari data lapangan pekerjaan yang jauh dari harapan pada bulan lalu. Dampak stimulus fiskal berupa pemotongan pajak bagi industri yang dilakukan Presiden Trump, sudah mulai menunjukkan penurunan. Selain melambat, ekonomi AS diperkirakan juga akan jatuh pada resesi pada 2020.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi AS Diproyeksi Melemah, Asia Bakal Terseret)
Tak berbeda jauh, kondisi ekonomi Tiongkok juga mengalami perlambatan. Ekspor tak bisa diharapkan, lantaran perang dingin dengan AS. Tumpuan utama negara ini hanya pada investasi. Karena perekonomian domestiknya melambat, investor Tiongkok cenderung menyasar pasar luar negeri, salah satunya Indonesia.
“Yang harus diwaspadai adalah investasi yang bersaing dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia. Harus ada pembenahan di sektor UMKM Indonesia,” kata Anggota Dewan Komisioner LPS, Destry Damayanti.
Konsumsi masih akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Konsumsi akan membuat pertumbuhan kredit perbankan mencapai 12%. Belanja pemerintah dan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI), berada di peringkat dua dan tiga penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.
(Baca juga: Gubernur BI Cermati Tiga Tantangan Ekonomi Global Tahun Depan)
Menurutnya, FDI tahun depan akan stagnan. Penyebabnya, agenda politik nasional akan membuat investor asing ragu berinvestasi. Asing baru berani menanamkan modal di Indonesia pada semester II, setelah Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 terpilih.
Masih stagnannya investasi asing langsung, membuat Indonesia menggantungkan diri pada investasi portfolio yang bersifat jangka pendek. Padahal, dana panas di pasar modal ini tidak bisa menjadi tumpuan dan lebih bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sumber dana dalam negeri mengalami keterbatasan.
Kalangan pengusaha juga tidak yakin pertumbuhan ekonomi 2019, sesuai target pemerintah. Proyeksi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) hanya akan mencapai 5,2%. Pengusaha melihat sejumlah hal masih akan membayangi kondisi perekonomian dalam negeri. Salah satunya terkait dampak lanjutan gejolak perekonomian luar negeri seperti ancaman perang dagang AS-Tiongkok.
(Baca juga: Apindo Taksir Ekonomi Tahun Depan Tumbuh di Bawah Target Pemerintah)
Kondisi itu dikhawatirkan bisa memberi dampak lanjutan, seperti fluktuasi nilai tukar yang bisa berdampak signifikan terhadap ekspansi dunia usaha. "Karena itu Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,2% dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dunia usaha, khususnya dalam mengantisipasi potensi kelanjutan gejolak eksternal," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam keterangan tertulis, Rabu (5/12).
Meski demikian, kalangan pengusaha cukup mengapresiasi kinerja perekonomian tahun ini. Meski pertumbuhan ekonomi 2018 terlalu besar dan masih di bawah target, tapi tingkat inflasi masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri juga menilai pemerintah akan sulit mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2019. Dia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini 5% dan tahun depan hanya akan mencapai 4,9%. Ada banyak tantangan yang akan menghambat laju perekonomian 2019 lebih tinggi dari tahun ini, salah satunya kenaikan suku bunga yang membuat pembayaran utang pemerintah menjadi lebih tinggi.
(Baca juga: Bunga Acuan Naik, Peneliti Bursa Khawatirkan Pertumbuhan Ekonomi 2019)
Besaran kredit yang disalurkan perbankan terhadap jumlah simpanan (Loan to Deposit Ratio/LDR) sudah mendekati 100%. Artinya likuiditas semakin ketat dan mau tidak mau, perbankan harus menaikkan suku bunganya. Sementara tingkat konsumsi dan prediksi harga minyak dunia yang naik, membuat laju inflasi semakin tinggi.
"Itu semua yang membuat pertumbuhan agak sulit untuk bisa mencapai target pemerintah yang 5,3%. Harga komoditas juga cenderung 'flat', jadi tidak ada bonus dari peningkatan harga-harga komoditas ekspor kita," kata Faisal seperti dikutip Antara, Kamis (27/12).
Sebenarnya pemerintah sadar ada sejumlah tantangan yang akan terjadi. Pemerintah akan menghadapinya dengan berbagai kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 5,4%.
Dia yakin tahun politik membuat konsumsi dan investasi tetap terjaga. Pemerintah akan berupaya menggenjot ekspor, meski banyak tantangan global yang harus dihadapi. "Kepercayaan pelaku usaha kami akan bangun melalui keseluruhan pengelolaan kebijakan-kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan sektor," ujarnya di Jakarta, Oktober lalu.
(Baca: Terdampak Situasi Global, Pertumbuhan Industri 2019 Diprediksi 5,4%)
Berkaca pada pengalamannya menjadi Menteri Keuangan sejak tahun 2005, Sri mengatakan Indonesia mampu melalui semua tantangan. Setiap guncangan akan lebih mudah dikelola apabila komunikasi pemerintah dan dunia usaha terus berjalan secara baik dan didasari rasa kepercayaan yang penuh.
Kementerian Keuangan mengungkapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp 5.600 triliun. Mayoritas atau 80% kebutuhan dana investasi itu mengandalkan sektor swasta. Menurut Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arif Baharudin, pemerintah hanya mampu berkontribusi 8% dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 11%.
Untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, diperlukan sumber pembiayaan dari berbagai instrumen investasi seperti kredit perbankan, saham, obligasi, dan dana internal masyarakat. Penyumbang terbesar diharapkan berasal dari sumber dana internal masyarakat sebesar 66-72%. Sementara itu, saham dan obligasi diharapkan dapat menyumbang peran investasi hingga 12,9%-14,2%.
(Baca: Indonesia Naik Level Bisa Jadi Negara Pendapatan Menengah Atas di 2024)