Provinsi Ditarget Punya Rencana Pembangunan Berkelanjutan Awal 2019

Arief Kamaludin|KATADATA
Aktivitas warga di pemukiman padat penduduk Kampung Dao, Jakarta. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di dunia lebih banyak didorong oleh kawasan Asia Timur dan Pasifik, terutama Cina, Indonesia, dan India.
Penulis: Rizky Alika
Editor: Martha Ruth Thertina
17/12/2018, 17.53 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro berharap seluruh provinsi segera memiliki rencana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Sejauh ini, sebanyak 15 provinsi sudah memiliki rencana SDGs yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Ke-15 provinsi tersebut telah menetapkan rencana SDGs dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Artinya (15 provinsi itu) sudah punya landasan hukum. Sisanya mudah-mudahan paling lambat akhir tahun ini atau awal tahun depan sudah bisa jadi semua landasan hukumnya," kata Bambang usai Konferensi Tahunan SDGs di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12).

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan global untuk masa waktu 15 tahun (2016 sampai 2030) guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Kesepakatan yang disahkan oleh para pemimpin negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 tersebut berisi 17 tujuan dan 169 target.

(Baca juga: Rasio Ketimpangan Masih Tinggi, JK Menilai Keadilan Belum Tercapai)

Keputusan pemerintah Indonesia untuk melokalisasi SDGs ke dalam RPJMD dan RKP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mencapai target SDGs pada 2030. Ke-15 provinsi yang telah memiliki SDGs yaitu Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Bambang menjelaskan, nantinya, Bappenas akan menjadi SDGs financing hub untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan inovasi pembiayaan untuk SDGs. Adapun, pembiayaan bisa berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), pihak swasta seperti perbankan, pasaar modal dan pasar uang, dan dari masyarakat seperti filantropi, crowdfunding, serta zakat, infaq dan shodaqoh.

(Baca juga: Bappenas: Revolusi Industri 4.0. Bisa Dorong Negara Tanpa Kemiskinan)

Untuk mendukung pencapaian target SDGs, telah dibentuk pula SDGs Center di enam perguruan tinggi, yaitu Universitas Padjajaran, Universitas Jember, Universitas Bengkulu, Universitas Mataram, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. "Universitas yang lain masih dalam tahap pembuatan SDGs Center, " ujarnya.

Reporter: Rizky Alika