Calon Menteri dan Tantangan Berat Tim Ekonomi Periode II Jokowi

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jokowi disebut bakal melantik anggota-anggota kabinet pemerintahan 2019-2024 pada Rabu (22/10).
Penulis: Agustiyanti
23/10/2019, 06.00 WIB

Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh ke Istana Negara pada Senin (20/10) dan Selasa (22/10) berkaitan dengan susunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024. Sorotan antara lain mengarah pada nama-nama menteri yang akan mengisi bidang perekonomian. 

Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan gambalang kembali ditunjuk sebagai menteri keuangan. Basuki Hadimuljono menyebut diminta Jokowi kembali mengurus infrastruktur, Budi Karya tetap di bidang perhubungan,  dan Sofyan Djalil masih akan membidangi pertanahan dan reformasi agraria.

Luhut Binsar Pandjaitan tetap menjadi menteri koordinator, hanya saja cakupannya lebih luas yakni maritim dan investasi. Sementara itu, Bambang Brodjonegoro mengaku mendapat penugasan baru di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Airlangga Hartarto dikabarkan bakal menjadi menteri koordinator perekonomian. 

Selain itu, ada pula nama-nama baru dari kalangan profesional maupun politisi. Dari kalangan profesional, mantan CEO Gojek Nadiem Makarim, Komisiaris Utama Net Media Wisnuthama, dan Bos Mahaka Group Erick Tohir juga mendapat mandat untuk masuk dalam kabinet meski belum memberikan informasi rinci terkait posisi mereka. 

Mantan Ketua Hipmi  Bahlil Lahadalia diminta membantu bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Lalu dari kalangan politisi, antara lain terdapat Politikus Golkar Agus Gumiwang yang diminta Jokowi memperbaiki SDM dan manufaktur, serta Politikus PKB Agus Suparmanto yang diharapkan mampu meningkatkan ekspor dan devisa.

(Baca: Luhut Bakal Jadi Menko Maritim dan Investasi )

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual menilai, deretan nama calon menteri bidang perekonomian sejauh ini direspons positif oleh pasar. Pasar, menurut dia, terutama sangat terpengaruh oleh posisi menteri keuangan yang akan kembali diisi oleh Sri Mulyani.

"Pasar merespons positif, terutama pasar obligasi. Terlihat juga rupiah menguat sejak kemarin. Sedangkan pasar modal tidak terlalu banyak terpengaruh," ujar David kepada Katadata.co.id, Selasa (22/10). 

Mengutip Bloomberg, rupiah pada perdagangan di pasar spot kemarin ditutup menguat 0,28% ke posisi Rp 14.040 per dolar AS. Sementara sejak Senin (21/10) , rupiah telah menguat 0,47%. Adapun, IHSG pada perdagangan kemarin ditutup naik 0,43% ke level 6.225, setelah menguat 0,11% pada Senin.

David menilai deretan nama baru calon menteri yang juga turut membidangi ekonomi. seperti Erick Tohir dan Nadiem Makarim direspons positif oleh pasar. Ia pun berrharap kabinet pemerintahan yang baru dapat membantu Indonesia melewati perlambatan ekonomi yang kini tengah terjadi secara global.

"Tantangannya sangat berat saya rasa, lembaga internasional ramai-ramai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun depan. Ini tentu akan berdampak ke kita," kata dia.

David menyebut mendorong investasi dan ekspor akan menjadi tantangan terberat tim ekonomi Jokowi. Kedua bidang ini sulit tumbuh di tengah perekonomian yang lesu tanpa implementasi kebijakan yang mumpuni. Padahal, investasi dan ekspor penting untuk mendongrak pertumbuhan ekonomi. 

"Kebijakan-kebijakan tim ekonomi kabinet sebelumnya sebenarnya sudah cukup bagus, tapi masalah ada diimplementasi. Ini tentu jadi pekerjaan rumah utama," kata dia. 

(Baca: Bambang Brodjonegoro Akan Tempati Pos Baru, Moeldoko Sebut Tak Berubah)

Selain itu,  koordinasi yang buruk dalam tim ekonomi yang terjadi pada kabinet sebelumnya juga harus dibenahi. Dengan demikian, kebijakan diharapkan lebih terarah dan memperoleh hasil sesuai harapan. 

"Pertumbuhan ekonomi apakah bisa di atas 5% tentu akan bergabung pada investasi karena tak hanya bisa mengandalkan konsumsi. Pertumbuhan investasi kemudian akan berdampak ke ekspor. Ini tergantung bagaimana kinerja menteri di kabinet baru ini," kata dia. 

Sementara itu, Direktur Riset Center Of Reform on Economics  (CORE) Pieter Abdullah Redjalam menilai, tim ekonomi Jokowi harus berusaha berkontribusi  memacu pertumbuhan ekonomi. Selama lima tahun pemerintahan periode pertama Jokowi, ekonomi hanya mampu tumbuh di kisaran 5%, seperti terekam dalam databooks di bawah ini. 

"Saya kira ini yang harus menjadi fokus menko perekonomian dan para menteri ekonom nantinya," kata Pieter kepada Katadata.co.id.

Menurut Pieter, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh tim ekonomi kabinet baru adalah bagaimana menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter guna mengatasi ketatnya likuiditas perekonomian. Saat ini, menurut dia, Indonesia mengalami keketatan likuiditas yang luar biasa.

"Uang beredar dibandingkan PDB kita tidak pernah beranjak dari angka 40%. Bandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura yang mencapai 125%. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Tiongkok yang di atas 200%," ucap dia.

Kondisi likuiditas yang ketat ini, kata dia, menyebabkan suku bunga yang sangat tinggi dan menekan konsumsi serta investasi. Sektor riil, menurut dia, juga sulit berjalan dengan baik akibat kondisi tersebut. 

Selain itu, ia juga menilai tim ekonomi kabinet baru perlu memperbaiki masalah perizinan sehingga investasi bisa tumbuh tinggi.

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finances (INDEF) Enny Srihartati  menilai peningkatan produktivitas bakal menjadi tantangan tim ekonomi kabinet baru. Hal ini juga menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi saat ini. 

"Peningkatan produktivitas ini akan memberikan multipplier effect terhadap ekonomi," ujar Enny dalam diskusi mencermati kabinet Jokowi jilid II di Upnormal Coffee Roaster Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10).

Peningkatan produktivitas, menurut dia, akan berdampak terhadap investasi, tenaga kerja, hingga nilai ekspor. Peningkatan produktivitas, antara lain, dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), menurut dia, juga perlu direvitalisasi demi memberdayakan UMKM. "Karena kalau tidak, pertumbuhan akan stagnan di situ saja," ujarnya.

Meski begitu, Enny juga menegaskan bahwa koordinasi para tim ekonomi Jokowi  turut menjadi tantangan tersendiri. Para menteri ekonomi Jokowi dinilai harus kompak bahu membahu agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi. 

Di sisi lain, ia juga turut mengomentari nama-nama yang dikabarkan akan mengisi pos-pos strategis di bidang ekonomi. Salah satunya, Airlangga Hartarto  yang santer disebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perkonomian.

"Saya tidak keberatan dia (Airlangga) menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, tapi tolong lepas jabatannya sebagai ketua partai," kata dia.

(Baca: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Bagaimana Prospek RI?)

Sebagaimana diketahui, Airlangga memang masih menjabat sebagai ketua Partai Golkar sejak  2017. Enny menilai seorang menteri koordinator seharusnya bebas dari segala kepentingan. 

Di sisi lain, ia turut mendukung masuknya Erick Thohir ke dalam kabinet kerja jilid II Jokowi. "Kalau Erick, kami sebagai ekonom usulkan ia bisa menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," ujarnya.

Ia menyebut Kementerian BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian. Maka dari itu, pengelolaan BUMN harus dipegang oleh profesional.

"Pak Erick Thohir punya potensi itu semua berdasarkan pengalamannya," ucap dia.

Enny menambahkan, kementerian desa juga wajib diisi oleh kalangan profesional. Alasannya, Kementerian Desa akan mendapatkan alokasi dana yang sudah cukup besar mencapai Rp 72 triliun yang harus dikelola dengan baik. Jika pos kementerian ini diisi oleh orang yang salah, ia menyebut dana tersebut tak akan optimal mendorong perekonomian daerah. 

(Baca: Sri Mulyani jadi Menteri, Pengusaha Optimistis Akan Stabilitas Ekonomi)

Sejak kemarin pagi hingga malam ini, sejumlah tokoh mendatangi Istana Negara atas panggilan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari rangkaian perkenalan calon menteri. Berikut daftar tokoh yang datang:

1. Mahfud Md
2. Nadiem Makarim
3. Wishnutama
4. Erick Thohir
5. Tito Karnavian
6. Airlangga Hartarto (Golkar)
7. Pratikno
8. Fadjroel Rachman
9. Nico Harjanto 1
0. Prabowo Subianto (Gerindra)
11. Edhy Prabowo (Gerindra)
12. Sri Mulyani
13. Syahrul Yasin Limpo (NasDem)
14. Agus Gumiwang Kartasasmita (Golkar)
15. Juliari Batubara (PDIP)
16. Siti Nurbaya (NasDem)
17. Suharso Monoarfa (PPP)
18. Mantan Wakil Panglima TNI Fachrul Rozi
19. Ida Fauziah (PKB)
20. Bahlil Lahadalia (Golkar)
21. Basuki Hadimuljono
22. Abdul Halim (PKB)
23. Zainudin Amali
24. Yasonna Laoly (PDIP)
25. Budi Karya Sumadi
26. Moeldoko
27. Sofyan Djalil
28. Tjahjo Kumolo (PDIP)
29. Johnny Plate (NasDem)
30. Bambang Brodjonegoro
31. Agus Suparmanto
32. Luhut Pandjaitan
33. Teten Masduki
34. Terawan

Reporter: Agatha Olivia Victoria