Jurus Ganjar dan Bahlil Pacu Investasi di Tengah Kemuraman Global
Tantangan dan ketidakpastian ekonomi global yang melanda dunia membuat pemerintah pusat dan daerah memutar otak guna memacu investasi tahun 2020. Beberapa tantangan yang melanda adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan Timur Tengah dan menyebarnya virus corona.
Namun di tengah tantangan global, negara tetangga seperti Vietnam mampu mengambil keuntungan dengan meningkatkan investasinya. Tak mau kalah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah langkah guna meningkatkan penanaman modal yang masuk.
Langkah ini penting mengingat tak seperti konsumsi, investasi masih belum menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu BKPM juga menargetkan penanaman modal tahun ini mencapai Rp 886 triliun, naik dari realisasi investasi tahun lalu sebesar Rp 809 triliun.
Salah satu langkah yang diambil dengan menjadikan BKPM sebagai pusat perizinan investasi hingga kewenangan menentukan insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. Aturan tersebut sudah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019. Wewenang penentuan fiskal dan perizinan ini mulai berlaku tanggal 3 Februari mendatang.
“Cukup telepon, nanti (investor) kami jemput di airport. Surat ke (lembaga) atas (pusat) dibantu BKPM,” ujarnya kata Bahlil dalam acara Indonesia Data and Economic Conference (IDE Katadata 2020) yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1).
(Baca: Kemenkeu Beberkan Sumber Ketidakpastian Global pada 2020)
Selain itu Bahlil juga berkomitmen menyelesaikan potensi investasi yang mangkrak senilai Rp 708 triliun. Dia menceritakan dalam tiga bulan, BKPM baru berhasil menyelesaikan Rp 186 triliun realisasi investasi yang mangkrak. “Utang kami masih lebih dari Rp 500 triliun,” kata dia.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu juga memberikan beberapa contoh rencana penanaman modal yang mangkak. Dari data BKPM, dari Oktober 2019 hingga Januari 2020 sudah ada investasi YTL Power, Minahasa Cahaya Lestari, Lotte Chemical, Hyundai, ANJ Agri, dan PT Vale Indonesia yang difasilitasi BKPM.
“Ini contoh kecil penyelesaian masalah, karena tidak semua birokrasi tahu caranya,” ujar dia.
Cara Ganjar Bawa Jateng Kejar Ketinggalan
Di kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya belajar dari Jawa Barat guna memacu investasi. Makanya ia berkomitmen mengejar ketertinggalan tetangganya itu. Dari data BKPM, realisasi investasi Jateng mencapai Rp 59,5 triliun, masih kalah dari Jawa Barat Rp 137,5 triliun dan DKI Jakarta Rp 123,9 triliun.
Ganjar mengatakan saat ini infrastruktur Jateng telah membaik kondisinya setelah pembangunan proyek tol. Selain itu upah buruh di Jateng relatif lebih rendah dibanding Jabar dan Jawa Timur.
Tak hanya itu ia juga siap menyediakan insentif bagi para investor seperti lahan yang lebih murah dengan masuk ke dalam bank tanah. "Karena kalau harga tanah 1 juta per meter) anda sudah kalah,” kata Ganjar.
Namun masalah tidak berhenti di situ. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan pungutan liar acapkali jadi kendala investor masuk. Makanya ia menyambut baik adanya perizinan online terintegrasi (OSS) yang dibangun pemerintah pusat. “Tapi masih ada kerepotan di OSS karena pakai kuota (mengurus izin). Menurut saya dilepas saja tak pakai itu (kuota),” ujar Ganjar.
(Baca: Investasi Rp 189 Triliun Mangkrak, BKPM Ungkap Penyebabnya)
Dia juga mengatakan hingga saat ini tekstil dan produk olahannya masih menjadi primadona. Salah satu industri tekstil besar yang ada di provinsi ini adalah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang memasok seragam militer pakta pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Selain itu Presiden Joko Widodo telah memintanya agar menjadikan Jateng sebagai pusat pengembangan industri tekstil. “Kami siapkan Solo Raya, jadi dari bahan baku, sekolah, sampai produk jadi,” kata Ganjar.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Denni Puspa Purbasari mengatakan investasi yang masuk RI ditentukan beberapa hal yakni kondisi pasar, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.
Dia mengatakan RI telah menunjukkan faktor ketahanan selama beberapa tahun terakhir dengan mencetak pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun pemerintah memerlukan langkah besar guna memacu investasi. “Terutama untuk meningkatkan ranking kemudahan bisnis menuju 40,” kata Denni.
Makanya Jokowi menyiapkan Omnibus Law sebagai langkah besar membenahi banyak peraturan. Denni mengatakan ide aturan sapu jagat ini sebenarnya sudah jadi masukan dari pengusaha dan buruh kepada pemerintah sejak tahun 2014-2015.
“Tidak ada jalan pintas, apalagi kita tidak puas (pertumbuhan ekonomi) 5%, “kata Denni.