Deret Lembaga Negara Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

Sejumlah institusi dan badan negara mengajukan tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tahun operasional 2026.

Beberapa lembaga yang mengajukan penambahan anggaran antara lain Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Daftar kementerian dan instansi pemerintah yang telah mengajukan tambahan anggaran kepada DPR adalah sebagai berikut:

1. Mahmakah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MA) mengajukan tambahan anggaran untuk 2026 sebesar Rp 7,6 triliun. Sekretaris Jenderal MA Sugiyanto menyampaikan pengajuan itu saat rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7).

Tambahan anggaran itu digunakan untuk mendukung hak keuangan serta fasilitas hakim. Sugiyanto mengatakan, tambahan anggaran digunakan untuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, serta tunjangan lain.

Sugiyanto mengatakan berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, MA mendapatkan pagu indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 10,87 triliun.

Ia mengatakan, pagu indikatif tersebut jauh turun bila dibandingkan dengan pagu indikatif 2025. Oleh sebab itu, MA mengajukan tambahan anggaran.

2. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejagung mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 18,5 triliun kepada Komisi III DPR pada Senin, 7 Juli lalu. Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Narendra Jatna, mengatakan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi sejumlah program Kejagung pada 2026, seperti dukungan manajemen hingga penegakan dan pelayanan hukum.

Pada forum tersebut dia menyampaikan pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran Kejagung pada 2026 sejumlah Rp 8,9 triliun lebih rendah 63,2% dari tahun sebelumnya.

"Terdapat penurunan sebesar Rp 15,3 triliun atau minus sekitar 63,2% dibandingkan pagu alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 24,2 triliun," kata Narendra.

3. Polri

Polri juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 63,7 triliun untuk pagu 2026. Permintaan tersebut disampaikan oleh Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri) Komjen Wahyu Hadiningrat dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Senin (7/7).

Proposal tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah keperluan operasional. Antara lain belanja pegawai sejumlah Rp 4,8 triliun, belanja barang Rp 13,8 triliun, dan belanja modal Rp 45,1 triliun.

Pos belanja pegawai diprioritaskan untuk gaji personel baru, serta kenaikan tunjangan kinerja 80% bagi anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN). Adapun belanja barang yang dimaksud yakni untuk mengoptimalkan operasional kepolisian serta pelayanan keamanan dan ketertiban Masyarakat (kamtibmas).

Selanjutnya untuk penambahan anggaran belanja modal akan digunakan untuk pengadaan kendaraan listrik, kapal pemburu cepat, peralatan pengungkapan kasus narkoba, peningkatan pelayanan ruang khusus, pembangunan Mako Polsek, dan rumah dinas anggota Polri. Kementerian Keuangan sebelumnya telah menetapkan pagu indikatif Polri senilai Rp 109,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

4. Kementerian Pertahanan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan permintaan tambahan anggaran Rp 17 triliun kepada Komisi I DPR pada Rabu, 9 Juli kemarin. Forum tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sjafrie menilai besaran pagu indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan sekitar Rp 167 triliun belum cukup untuk mendukung operasional sektor pertahanan nasional.

Ia menjelaskan proposal penambahan anggaran itu akan digunakan untuk belanja pegawai atau mendukung kesejahteraan prajurit. Selain itu, dukungan dana ekstra nantinya akan digunakan untuk alokasi belanja modal termasuk pengadaan peralatan militer dan alutsista.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)

Menteri ATR Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran untuk 2026 kepada Komisi II DPR sebanyak Rp 3,63 triliun. Berdasarkan paparannya, Nusron mengatakan pada 2026 kementeriannya mendapatkan pagu indikatif sebanyak Rp 7,78 triliun.

Dia menyebut tambahan anggaran ini akan dialokasikan untuk beberapa hal, pertama untuk belanja pegawai mencapai Rp 1,75 triliun. Jumlah tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan bagi 1.324 orang CPNS yang akan diangkat, dan 12.513 orang tenaga honorer yang diangkat sebagai tenaga P3K.

Kedua, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk program penataan ruang yang memerlukan tambahan dana Rp 33,94 miliar. Ketiga, tambahan anggaran ditujukan untuk mendukung program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebanyak Rp 1,83 triliun. Program yang dimaksud adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). “Untuk tambahan PTSL, karena tahun ini program ini terkena efisiensi maka supaya percepatan,” ujarnya.

Ditemui setelah rapat, Nusron mengatakan bahwa tahun depan pihaknya menargetkan tambahan jumlah PTSL mencapai 4 juta bidang. Target ini ditetapkan untuk mengejar ketertinggalan, karena program ini terkena efisiensi anggaran pada tahun ini. “Supaya target 2028-2029 nanti semua di Indonesia sudah terdaftar PTSL dan terpetakan,” kata Nusron.

6. Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengajukan tambahan anggaran kepada Komisi XIII DPR dalam forum rapat kerja tertutup di Gedung Nusantara II Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (9/7).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan permintaan tambahan anggaran 2026 ini menyusul pengalihan pengelolaan aset Badan Layanan Umum (BLU) kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Menurut Prasetyo, pendapatan BLU selama ini menjadi bagian dari perencanaan anggaran Mensesneg. Pengalihan hak kelola BLU ke Danantara berimbas pada anggaran kementerian.

“Penyesuaian itu berkenaan dengan rencana BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara, yaitu GBK dan Kemayoran yang rencana pengelolaannya akan beralih ke Danantara,” kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan sejauh ini belum ada angka pasti mengenai berapa penambahan anggaran untuk Kemensesneg pada tahun depan. Prasetyo menyebut pihaknya dan Komisi XIII DPR masih membahas pada tahap pagu indikatif atau perkiraan awal anggaran.

Ia mengatakan detail anggaran akan ditentukan pada pembahasan berikutnya dengan mempertimbangkan masukan DPR.

7. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran Rp 68,88 triliun untuk tahun 2026. Dari jumlah itu, Rp 65,28 triliun dialokasikan untuk program teknis, termasuk Rp 17,62 triliun untuk kegiatan baru hasil penugasan Forum Perencanaan Nasional seperti pembangunan Politeknik Pekerjaan Umum dan Sistem Penyediaan Air Minum.

Tambahan anggaran juga mencakup Rp 16,92 triliun untuk pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Rp 4,92 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi baru, rehabilitasi irigasi dan tingkat tersier.

“Sebanyak Rp 12 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan kontrak tahun jamak, terdiri dari Rp 11,25 triliun untuk proyek yang dimulai tahun ini, termasuk Sekolah Rakyat dan Rp 760 miliar untuk proyek tahun depan,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu (9/7).

Dia menyampaikan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp 70,86 triliun. Angka tersebut lebih rendah hampir Rp 69 triliun dibandingkan total kebutuhan program pekerjaan umum tahun depan yang mencapai Rp 139,74 triliun.