Lama Tertunda, Wagub Papua Minta Pusat Bangun Jalur Kereta Api

ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Sebuah mobil melintas di ruas Jalur Trans Papua Wamena-Batas Batu, Sabtu (8/4). Wakil Gubernur Papua minta pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan proyek kereta api untuk memudhakan transportasi warga.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Ekarina
28/2/2020, 12.47 WIB

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meminta pemerintah pusat segera meralisasikan pembangunan kereta api di Bumi Cenderawasih. Menurut Klemen, kereta api sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua untuk bisa berpergian.

Pasalnya, moda transportasi itu dapat membawa orang dalam kapasitas besar. “Kalau kereta bisa massal. Mau naik babi, naik. Mau pergi gereja, bisa tambah gerbong,” ujar Klemen di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2).

Klemen juga menilai kereta api dapat mempermudah transportasi logistik di Papua. Selama ini, minimnya fasilitas infrastruktur transportasi kerap menjadi persoalan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi maupun menarik investasi ke Papua.

(Baca: Geliat Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong Berjalan Lambat)

Selain itu, Klemen menilai kereta api lebih terjangkau bagi masyarakat Papua. “Kalau naik pesawat terlalu mahal, rakyat tidak punya duit,” kata Klemen.

Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencanangkan pembangunan kereta api Trans Papua sejak 2015 lalu. Rencananya, pemerintah akan menbangun jalur kereta api di Sorong-Manokwari sepanjang 390 kilometer.

Pemerintah telah melakukan studi kelayakan dan trase pada jalur tersebut pada 2015. Selain itu, kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Detail Enginering Design (DED) juga telah dilakukan sejak 2016.

(Baca: Masalah Lahan Jadi Hambatan Terberat Investasi di Papua)

Hanya saja, rencana tersebut tak kunjung terealisasi hingga saat ini. Kementerian Perhubungan mengklaim pihaknya baru akan memulai pembangunan kereta api Trans Papua pada 2020.

"Tahun ini sebisa mungkin ground breaking (peletakan batu pertama) akan dilaksanakan. Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian," ujar Kepala Bidang Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Max L Sabarofek seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1). 

Reporter: Dimas Jarot Bayu