PENGANGGURAN: Berita Terkini Pengangguran di Indonesia - Terbaru Hari ini

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengomentari proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) terkait tingkat pengangguran mencapai 5% tahun ini.

Center of Economic and Law Studies menyarankan BPS untuk mengganti metode pengukuran angka kemiskinan agar lebih mencerminkan realitas sosial ekonomi era sekarang.

Eks Menteri Komindo Rudiantara mengungkapkan cara startup pinjaman daring membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, meski berbasis teknologi.

Mengatasi pengangguran, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akan meluncurkan program magang nasional khusus untuk generasi Z.

Jumlah pengangguran naik 83,45 ribu orang dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 7,2 juta orang di tengah ramainya pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Presiden Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, meningkatkan tarif impor produk Cina signifikan, memicu fase baru perang dagang serupa 2018 antara Amerika Serikat dan Cina.

DBS Group Holdings Ltd akan memangkas ribuan karyawan kontrak mereka yang pekerjaannya sudah dapat diambil alih oleh kecerdasan buatan atau AI.

Pakar ekonomi Wijayanto Samirin menyoroti ketidaksesuaian data statistik ekonomi Indonesia, mencakup aspek kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan biaya logistik, menimbang efeknya pada kebijakan.

Tingkat pengangguran turun tipis menjadi 4,1% pada akhir 2024, membuat Bank Sentral AS, The Federal Reserve kemungkinan semakin hati-hati dalam memangkas suku bunga tahun ini.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Agustus 2023 terdapat 1,05 juta orang pengangguran yang putus asa atau merasa tak mungkin mendapat pekerjaan. Mayoritasnya berada di Pulau Jawa.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk mengumumkan pengenaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% yang bertujuan mendukung stabilitas perekonomian nasional.

Hampir 200 ribu orang menandatangani petisi menolak kenaikan PPN 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, berkhawatir akan memperberat keadaan ekonomi masyarakat.

Masyarakat Indonesia menyerukan penolakan terhadap kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Bahkan petisi penolakan sudah ditanda tangani oleh 150 ribu orang.

Sejumlah analis memperkirakan, rupiah berpotensi menguat seiring melemahnya dolar AS akibat data pengangguran AS yang meningkat.

Petisi menolak kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 terus mendapat dukungan, karena dampaknya terhadap peningkatan biaya hidup dan pembelian barang pokok.