Semakin lama suatu izin diselesaikan maka waktu produksi kontraktor akan terganggu. Alhasil hasil minyak dan gas bumi yang seharusnya bisa dinikmati daerah menjadi lebih lama.
Dari ketidakpatuhan, total permasalahan berdampak finansial mencapai Rp 30,6 triliun yang terdiri dari Rp 1,92 triliun kerugian negara dan Rp 1,67 triliun potensi kerugian negara.