BUMD: Berita Badan Usaha Milik Daerah Hari Ini - Info Terbaru Hari ini

BUMD diharapkan bisa mengembangkan diri dengan memanfaatkan pendanaan dari pasar modal.

“Masalahnya hak kelola (Participating Interest/PI). Sekarang porsi hak kelola BUMD 9,2%, tadinya kan 10%,” kata Ganesha Asyari.

Kami masih sama-sama menganalisa keberlanjutan pengembangan Gas Jambaran Tiung Biru karena skenario Pertamina dan Pemerintah juga berubah.

Sandiaga Uno menyatakan bahwa BUMD sektor properti dan infrastruktur milik DKI Jakarta berpotensi untuk go public.

Semakin lama suatu izin diselesaikan maka waktu produksi kontraktor akan terganggu. Alhasil hasil minyak dan gas bumi yang seharusnya bisa dinikmati daerah menjadi lebih lama.

"Kalau dulu suruh cari dana, sekarang tidak repot-repot lagi."

Skema tersebut sulit dilakukan untuk kontrak migas yang sedang berjalan. Sebab, hal ini bisa mengganggu arus kas perusahaan.

“Kalau semua dibayarkan untuk bayar ke kontraktor, baru tujuh tahun kemudian daerah menikmati (hasil migas)."

"Karena BUMD ditalangi tanpa bunga, maka kontraktor bisa menawar untuk mengurangi dan atau bahkan menghilangkan hak kelola BUMD dalam perjanjian terpisah."

Setelah resmi mendapatkan hak kelola, pemegang saham BUMD atau perusahaan perseroan daerah atau BUMN dilarang mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Jika kontraktor merasa keberatan menalangi BUMD, pemerintah pusat akan mengkaji ulang skema tersebut.

Dana bagi hasil untuk pemerintah daerah ini juga langsung masuk dalam APBD. "Supaya tidak dimakan pemburu rente," kata Faisal Basri.

"Lebih baik diserahkan ke pemerintah, yang penting pemerintah mengakui ada beban tambahan di pihak investor."

Untuk mendapatkan 10 persen hak kelola, BUMD juga tak perlu mengeluarkan sunk cost, seperti biaya kegiatan eksplorasi.