BIROKRASI: Berita Birokrasi Terkini - Reformasi Birokrasi

Kemenpan RB dipilih menjadi contoh untuk perampingan ASN karena tak ada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berstatus eselon III dan IV

Penyederhanaan eselon di setiap kementerian diharapkan bisa segera direspon karena berdampak baik bagi birokrasi dan investasi.

Pemerintah DKI Jakarta berencana tetap memberikan tunjangan kinerja daerah kepada pejabat eselon III-IV yang jabatannya bakal dihapuskan.

Pemangkasan eselon termasuk bagian dari reformasi birokrasi, salah satu fokus pemerintahan Jokowi selama lima tahun mendatang.

Kelima program tersebut adalah pembangunan SDM, melanjutkan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Dalam pidato pelantikannya, Joko Widodo menyampaikan lima pokok yang akan jadi program kerjanya lima tahun mendatang.

Jokowi menginginkan SDM yang pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi.

Nantinya jabatan ASN hanya berdasarkan jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan kompetensi birokrat.

Sri Mulyani mengatakan rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) RI masih kalah dibandingkan dengan Vietnam.

Jokowi berharap tidak ada lagi hambatan-hambatan birokrasi dan investasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro menyebutkan dua penyebab penghambat pertumbuhan ekonomi: regulasi dan institusi.

Pemerintah akan memprioritaskan calon abdi negara di bidang kesehatan dan pendidikan.

Nantinya, Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lagi membuat aplikasi sendiri-sendiri.

Proses birokrasi harus direformasi. Sehingga, pelaku usaha tidak menyuap para birokrat agar perizinan dapat diurus secara cepat.

Pelamar yang telah lolos tahapan ini bakal mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 26 Oktober - 7 November 2018.