JK: Kasus Korupsi Marak Akibat Birokrasi Lambat
Wakil Presiden Jusuf Kalla mensinyalir ada faktor birokrasi atas maraknya kasus rasuah yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perbedaan kepentingan antara para birokrat dan pengusaha menjadi pemicunya.
Para pengusaha berharap perizinan yang sedang mereka urus cepat selesai. Sementara para birokrat ingin segala hal sesuai prosedur. Karenanya, proses perizinan yang dilakukan pengusaha menjadi lambat.
(Baca juga: Birokrasi Masih Jadi Hambatan Investasi di Sektor Pertanian)
Alhasil, lanjut Kalla, muncul proses negosiasi antara para birokrat dan pengusaha. Proses inilah yang berujung pada maraknya korupsi. “Antara cepat dan lambat, kemudian terjadi negosiasi, timbullah masalah,” kata Kalla di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (7/11).
Atas dasar itu, proses birokrasi harus direformasi. Sehingga, pelaku usaha tidak menyuap para birokrat agar perizinan dapat diurus secara cepat. Dalam hal ini, reformasi birokrasi membutuhkan berbagai inovasi dalam hal pelayanan publik.
Menurut Kalla, inovasi tersebut harus memanfaatkan teknologi yang berkembang sehingga pelayanan dapat semakin cepat, bersih, dan baik. Salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah yakni membentuk Mal Pelayanan Publik.
Mal ini berupaya untuk mensinergikan berbagai layanan umum yang ada. “Sehingga layanan dapat cepat dan berhasil, berdaya guna yang baik,” kata Kalla. Sehingga terdapat suatu pemerintahan yang baik, cepat, dan bersih.”
(Baca juga: KPK Soroti 2.357 Koruptor Masih Berstatus PNS)
Tak hanya itu, Kalla juga menyebutkan pemerintah melakukan berbagai moratorium untuk mengefisienkan urusan birokrasi. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersifat administratif, pembangunan kantor, dan pemekaran daerah. Pemerintah pun melakukan tindakan keras untuk mengurangi jalur-jalur birokrasi di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keberhasilan birokrasi juga bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mulai memberikan berbagai penghargaan bagi para pemerintah daerah yang melakukan inovasi pelayanan publik.
Menurut Tjahjo, hal ini dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki pelayanan umumnya. Efek lanjutnya, keberhasilan ini akan memacu investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan. “Mempercepat reformasi birokrasi untuk memperkuat otonomi daerah,” kata Tjahjo.
