IEU-CEPA Disepakati, Pengusaha Sawit Tetap Waspadai Dampak Kebijakan EUDR
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai penyelesaian perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hanya akan berdampak jangka pendek terhadap ekspor kelapa sawit dan turunannya.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan bahwa perjanjian ini memang akan menghapus tarif bea masuk produk turunan minyak sawit mentah (CPO) asal Indonesia ke Eropa. Namun, manfaat tersebut berpotensi terhambat oleh penerapan aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
“Penyelesaian IEU-CEPA itu bagus, tapi Eropa masih punya EUDR. Sebelum produk kita mendapat manfaat IEU-CEPA, harus diperiksa dulu apakah lolos EUDR atau tidak,” kata Eddy kepada Katadata.co.id, Selasa (15/7).
Sebagai catatan, Uni Eropa saat ini memang tidak mengenakan tarif impor CPO. Namun, produk turunannya dikenakan bea masuk antara 5% hingga 12,8%. IEU-CEPA akan menghapus tarif ini dan diperkirakan mendorong ekspor Indonesia ke Eropa.
EUDR mewajibkan perusahaan memastikan produk yang dijual di Uni Eropa bebas dari deforestasi. Artinya, tidak diproduksi di lahan hasil penggundulan atau yang menyebabkan degradasi hutan.
Ketentuan ini mulai berlaku bagi produk dari perusahaan menengah dan besar pada akhir tahun ini. Adapun produk dari produsen mikro dan kecil baru akan terdampak mulai pertengahan 2026.
Memberi Perhatian Khusus Terhadap Produk RI
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan EUDR merupakan regulasi terpisah yang tidak dibahas dalam IEU-CEPA. Namun, pemerintah berharap ada perlakuan khusus bagi produk asal Indonesia.
“EUDR berdiri sendiri, tapi kami berharap Komisi Eropa memberi perhatian khusus untuk produk Indonesia,” kata Airlangga.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut sikap Uni Eropa terhadap Indonesia mulai melunak. Ia menilai Eropa menunjukkan posisi yang lebih fleksibel terhadap implementasi EUDR, seiring dengan rampungnya negosiasi IEU-CEPA.
“Kami mengamati posisi yang lebih fleksibel dari Uni Eropa, termasuk terkait EUDR,” kata Budi di Brussels pada Sabtu (12/7), saat mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Belgia.
