Kenapa Perjanjian Dagang RI–Uni Eropa Lewat IEU-CEPA Butuh Waktu 10 Tahun?
Setelah hampir satu dekade, perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akhirnya memasuki tahap akhir. Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menargetkan perjanjian dagang ini selesai dan ditandatangani pada September 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kesepakatan politik antara kedua pihak menjadi tonggak penting menuju finalisasi IEU-CEPA.
“Indonesia menyambut baik kesepakatan politik yang telah dicapai. Ini tonggak penting menuju penyelesaian IEU-CEPA, sekaligus menunjukkan komitmen memperkuat kemitraan jangka panjang Indonesia-Uni Eropa,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi dari Brussel, Minggu (13/7).
Sejak diluncurkan pada 18 Juli 2016, perundingan IEU-CEPA telah melewati 19 putaran resmi dan sejumlah pertemuan antar sesi. Baik Indonesia maupun Uni Eropa menilai perjanjian ini strategis untuk memperluas perdagangan, membuka investasi, serta mengurangi hambatan pasar.
Dalam kunjungan ke Brussel, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia memperkuat hubungan dengan Uni Eropa di tengah dinamika global.
“Eropa adalah pemimpin dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan keuangan. Kemitraan antara Eropa dan Indonesia akan menjadi kontribusi penting bagi stabilitas ekonomi dan geopolitik dunia,” kata Prabowo saat bertemu Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Kenapa Negosiasi Memakan Waktu 10 Tahun?
Airlangga menjelaskan, lamanya perundingan disebabkan oleh kompleksitas materi yang dibahas dan kebutuhan mendapatkan persetujuan dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa.
“Materinya kompleks dan komprehensif. Untuk mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa bukan hal yang sederhana. Tapi sekarang kita sudah masuk putaran akhir,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Sabtu (7/6).
Menurutnya, pembahasan selama ini mencakup isu penghapusan tarif, hambatan non-tarif, kerja sama ekonomi, dan penyelarasan regulasi seperti sanitary and phytosanitary (SPS) serta technical barrier to trade (TBT).
Tantangan Isu Deforestasi dan Sengketa Sawit
Salah satu isu krusial adalah regulasi Deforestasi Uni Eropa atau European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menjadi perhatian utama Indonesia. Airlangga menegaskan, EUDR merupakan aturan terpisah yang tidak dibahas dalam IEU-CEPA, namun diharapkan ada perlakuan khusus untuk produk Indonesia.
“EUDR berdiri sendiri, tapi kami berharap Komisi Eropa memberi perhatian khusus untuk produk Indonesia,” ujarnya.
Setelah kesepakatan politik tercapai, kedua belah pihak kini tinggal menyelesaikan tahap legal drafting dan finalisasi teknis sebelum masuk ke proses hukum dan ratifikasi.
“Kesepakatan sudah ada. Tinggal finalisasi materi dan legal drafting. Setelah itu, proses hukum dan ratifikasi yang memerlukan persetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia,” ujar Airlangga.
Selain itu, kemenangan Indonesia atas Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas sengketa sawit juga disebut Airlangga sebagai momentum yang mempercepat pembahasan perjanjian.
“Dengan kemenangan ini, saya berharap hambatan yang selama ini menghambat perundingan dapat dihilangkan,” kata Airlangga pada Selasa (17/1).
Fondasi Hubungan Jangka Panjang
Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maroš Šefčovič, menegaskan bahwa terobosan dalam negosiasi IEU-CEPA menjadi bukti komitmen kuat kedua pihak untuk menyelesaikan perjanjian yang komprehensif, berorientasi ke depan, dan saling menguntungkan.
“Kemitraan strategis perdagangan Indonesia dan Uni Eropa akan menjadi fondasi kokoh bagi hubungan bilateral jangka panjang,” kata Šefčovič pada Minggu (13/7).
Ia juga menekankan kerja keras tim negosiasi dari kedua pihak yang terus membahas perjanjian secara intensif, bahkan bekerja siang malam dan sepanjang akhir pekan, demi mempererat hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa.
"Kami juga menciptakan peluang-peluang baru yang besar bagi pelaku bisnis, terutama usaha kecil dan menengah, baik di Indonesia maupun di Uni Eropa,” ujarnya.
