Dalam Dua Bulan, Pembayaran Pajak Melalui E-Commerce Rp 60 Miliar
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng e-commerce sebagai saluran pembayaran pajak sejak Agustus. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu mengatakan penerimaan pajak yang masuk melalui e-commerce hingga kini hampir menembus angka Rp 60 miliar.
Adapun ide tersebut tercetus dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Kontribusi saluran e-commerce sejak launching pada 23 Agustus 2019 hingga hari ini mencapai Rp 59,7 miliar," kata Andin dalam media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10).
Kemenkeu menggandeng tiga e-commerce sebagai media pembayaran, yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Tokopedia menjadi kontributor terbesar dengan volume transaksi pembayaran pajak dan semacamnya mencapai 90%. Dari sisi nominal, mencapai 85% dari total penerimaan sebesar Rp59,7 miliar.
Ke depannya, Kemenkeu menggandeng e-commerce baru. "Sekarang kami sedang berproses menerima permohonan lembaga persepsi lainnya," ujarnya.
(Baca: Chatib Basri Peringatkan Unicorn Dapat Timbulkan Risiko Sistemik)
Terdapat 900 jenis penerimaan negara yang bisa dibayarkan melalui e-commerce yang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pajak online, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dengan inovasi tersebut, masyarakat bisa membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21, 23, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biaya KUA, perpanjang paspor atau SIM, bea cukai, dan ratusan jenis penerimaan negara lainnya. Masyarakat cukup mendapatkan kode bayar dari masing-masing institusi pengumpul pajak.
Kode itu bisa didapat dari portal Ditjen Pajak, Simponi untuk Ditjen Anggaran, dan CEISE untuk Ditjen Bea dan Cukai. Setelah mendapatkan kode billing, pengguna bisa memasukkannya ke fitur ‘Penerimaan Negara’ di salah satu e-commerce untuk melakukan pembayaran.
Selain e-commerce, tiga startup di bidang teknologi finansial (fintech) telah lebih dulu menyediakan layanan bayar pajak. GoPay misalnya, menghadirkan fitur bayar retribusi dan pajak daerah di Jawa Timur serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Semarang, Jawa Tengah.
LinkAja juga punya layanan pembayaran retribusi dan pajak daerah, salah satunya Banyuwangi, Jawa Timur. Begitu pun dengan OVO yang menjadi pilihan pembayaran tagihan pajak dan retribusi daerah. Untuk bisa menyediakan layanan ini,, OVO bekerja sama dengan Tokopedia dan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Selain itu, startup yang fokus menyediakan layanan lapor dan bayar pajak, yakni OnlinePajak, menyediakan simulasi perhitungan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(Baca: Google Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak Digital)
