Bank BUMN Tak Akan Buru-Buru Terapkan Uang Muka 0% untuk KPR

Oleh Ihya Ulum Aldin - Martha Ruth Thertina

2 Juli 2018, 12:14

ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Bank Indonesia akan melonggarkan aturan terkait batas uang muka kredit atau Loan to Value (LTV) mulai 1 Agustus 2018. Namun, bank-bank pelat merah menyatakan tak akan buru-buru menerapkan DP 0 persen untuk KPR-nya.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono mengatakan dengan revisi aturan ini, perbankan bisa bebas memberikan besaran uang muka KPR. Meski begitu, BTN yang mayoritas penyaluran kreditnya untuk perumahan, sepertinya belum mau menerapkan DP 0 persen.

“Seyogyanya kami 1 persen saja, tidak nol. Masa mau kredit nol persen, kesannya itu tanggung jawabnya kurang mengikat,” kata Maryono di Jakarta akhir pekan lalu.

(Baca: BI Hapus Batasan Minimal Uang Muka Kredit Rumah Pertama)

Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria mengatakan relaksasi LTV tdk akan mengurangi tingkat kehati-hatian BTN dalam menyalurkan kredit. BTN akan terus menurunkan dan menjaga rasio kredit macet (NPL) di angka 2,38 persen tahun ini.

Mengenai DP, 0 persen itu kan maksimal, kami mungkin akan menyamakan besarannya dengan KPR Subsidi yaitu 1 persen, untuk menghindari moral hazard dan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya," ujarnya kepada katadata.co.id, Senin (2/7).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Achmad Baiquni berharap relaksasi ketentuan LTV ini bisa menjadi pendongkrak penyaluran kredit di sektor properti. Kebijakan ini cukup baik di tengah pertumbuhan kredit perumahan yang masih seret saat ini.

Namun, BNI juga belum berani memberikan DP 0 persen untuk kredit kepemilikan rumah (KPR) saat ini. Dia menyatakan masih harus melihat dan mempertimbangkan sitiasi dan kondisi pasar industri properti. Jika permintaan KPR sedang bagus, BNI bisa mempertimbangkan pemberian kredit tanpa uang muka.

"Kami berani mengenakan kredit tanpa DP untuk rumah pertama, tapi kami harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Case by case kalau untuk rumah pertama rasanya saya berani," kata Baiquni.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga masih ragu menerapkan DP 0 persen untuk KPR. Bank yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa ini juga masih memiliki banyak pertimbangan. Apalagi kemampuan masyarakat untuk membeli rumah pertama masih rendah.

“Menurut saya, konsumen perumahan itu kekuatannya masih sangat terbatas. Karena pada intinya yang banyak investasi itu untuk rumah kedua dan seterusnya,” kata Direktur Utama BRI Suprajarto. (Baca juga: Kredit Macet Rendah dan Uang Muka Murah Akan Genjot Pinjaman KPR)

Sama halnya dengan bank-bank pelat merah lainnya, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo juga menyambut positif langkah BI ini. Kebijakan ini dianggap dapat memberikan stimulus untuk pembeli rumah pertama maupun pengembang untuk membangun lebih banyak rumah.

Namun, Bank Mandiri juga masih akan melihat permintaan KPR lebih lanjut, apabila akan memberikan DP 0 persen kepada calon debiturnya. Sejauh ini Kartika masih melihat permintaannya belum terlalu meningkat. "Kami akan melihat, dengan aturan ini respon ke developer (pengembang properti) seperti apa. Mudah-mudahan nanti developer akan punya cashflow (aliran dana) lebih cepat untuk membangun lebih banyak unit rumah," katanya.

Editor: Safrezi Fitra