Kebijakan ekspor dan budidaya lobster memicu kontroversi di pemerintahan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana membuka keran ekspor benih lobster atau benur, yang sebelumnya ditutup oleh pendahulunya yaitu Susi Pudjiastuti. Padahal, ketika keran tersebut ditutup, Indonesia sempat menjadi salah satu negara pengekspor terbesar lobster di dunia.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster. Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Rencana Menteri Edhy ini banyak menuai kritikan dari para pengamat dan masyarakat, meski mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kamis lalu (26/12) dia pun berkunjung ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui nelayan pembudi daya lobster.
Permintaan BBM di AS kembali turun karena ekonomi belum sepenuhnya pulih dari pandemi corona. Meski begitu, harga minyak bisa berbalik naik pada perdagangan hari ini. Permintaan BBM di AS kembali turun karena ekonomi belum sepenuhnya pulih dari pandemi corona. Meski begitu, harga minyak bisa berbalik naik pada perdagangan hari ini.
Saat aturan ini diberlakukan pada 2015, penyelundupan benih lobster ilegal ke luar negeri mulai terjadi, dan semakin marak hingga tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat saat itu terdapat 10 kasus penyelundupan benih lobster pada 2015. Jumlah benur yang diselundupkan sebanyak 545,9 ribu ekor, dengan total nilai Rp 27,3 miliar.
Saat aturan ini diberlakukan pada 2015, penyelundupan benih lobster ilegal ke luar negeri mulai terjadi, dan semakin marak hingga tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat saat itu terdapat 10 kasus penyelundupan benih lobster pada 2015. Jumlah benur yang diselundupkan sebanyak 545,9 ribu ekor, dengan total nilai Rp 27,3 miliar.
Saat aturan ini diberlakukan pada 2015, penyelundupan benih lobster ilegal ke luar negeri mulai terjadi, dan semakin marak hingga tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat saat itu terdapat 10 kasus penyelundupan benih lobster pada 2015. Jumlah benur yang diselundupkan sebanyak 545,9 ribu ekor, dengan total nilai Rp 27,3 miliar.
Saat aturan ini diberlakukan pada 2015, penyelundupan benih lobster ilegal ke luar negeri mulai terjadi, dan semakin marak hingga tahun ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat saat itu terdapat 10 kasus penyelundupan benih lobster pada 2015. Jumlah benur yang diselundupkan sebanyak 545,9 ribu ekor, dengan total nilai Rp 27,3 miliar.
Poin penting dalam temuan ART adalah mengklasifikasikan daerah yang rawan karhutla dalam klaster tertentu. Berdasarkan analisis Fadli dan tim Madani, enam provinsi dengan wilayah ART terluas dan perlu mendapat perhatian mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Riau.
Selain melakukan pemetaan ART, Yayasan Madani Berkelanjutan juga melakukan pengamatan perkembangan hotspot atau titik panas selama Januari sampai 25 Juli 2020. Dari pengamatan tersebut dihasilkan area potensi terbakar (APT) yang merupakan akumulasi titik panas yang berdekatan menjadi luasan area.
Poin penting dalam temuan ART adalah mengklasifikasikan daerah yang rawan karhutla dalam klaster tertentu. Berdasarkan analisis Fadli dan tim Madani, enam provinsi dengan wilayah ART terluas dan perlu mendapat perhatian mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Riau.
Poin penting dalam temuan ART adalah mengklasifikasikan daerah yang rawan karhutla dalam klaster tertentu. Berdasarkan analisis Fadli dan tim Madani, enam provinsi dengan wilayah ART terluas dan perlu mendapat perhatian mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, dan Riau.
Editor: Irma Asghariani