Kaleidoskop Nasional 2025: MBG, Program Strategis Prabowo, Hingga Banjir di Sumatra

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold pada 2 Januari 2025. Ini artinya seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, tanpa minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

Aturan presidential threshold mulai berlaku sejak Pemilu 2004 dengan ketentuan pencalonan minimal 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah di pemilu. Peningkatan ambang batas menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dimulai pada Pemilu 2009 dan berlaku hingga Pilpres 2024.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo diluncurkan di 38 provinsi dengan 190 SPPG pada 6 Januari 2025. Pemerintah menargetkan program ini dapat menurunkan malnutrisi dan stunting, serta meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia.

Namun, sepekan berjalan, kontroversi bermunculan. Mulai dari kualitas dan porsi makanan yang diterima anak-anak, klaim anggaran yang tidak cukup, hingga tertundanya program di sejumlah daerah yang malah memiliki prevalensi stunting tinggi.

Kementerian ESDM membatasi pembelian LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina pada 1 Februari 2025. Tujuannya agar penyaluran LPG 3 kg lebih tepat sasaran. Namun, ini berakibat masyarakat kesulitan memperoleh LPG bersubsidi di pengecer.

Kebijakan ini hanya berlaku selama empat hari. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabutnya sehingga pengecer kembali dapat menjual LPG 3 kg. Pemerintah balik arah karena terjadi antrean panjang pembelian LPG subsidi di sejumlah daerah.

Pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk masyarakat yang berulang tahun pada 10 Februari 2025. CKG bertujuan sebagai deteksi dini penyakit sebagai penghematan pengeluaran kesehatan dalam jangka panjang.

Awalnya layanan diberikan hanya kepada masyarakat yang berulang tahun, tapi diperluas untuk seluruh masyarakat. Sejak Agustus 2025, CKG juga hadir di sekolah untuk mendeteksi dini penyakit anak-anak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) soal pengelolaan minyak mentah dan produk kilang pada 2018-2023. Salah satu modus yang diungkap adalah pencampuran BBM RON 90 (Pertalite) menjadi BBM RON 92 (Pertamax).

Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat mempertanyakan kualitas BBM Pertamina. Pertamina mengklarifikasi pihaknya hanya melakukan blending untuk menambah zat aditif dan perwarna, bukan untuk menaikkan RON.

Ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan mengusung #IndonesiaGelap yang melayangkan sembilan tuntutan, antara lain transparansi efisiensi anggaran, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta menolak dwifungsi TNI.

Menteri Sekretariat Negara (Mensegneg) Prasetyo Hadi menemui massa untuk berdialog dengan demonstran. Dia juga menandatangani poin tuntutan massa aksi, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memenuhi tuntutan. Namun, gerakan #IndonesiaGelap bukan satu-satunya aksi besar tahun ini.

Efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN). Pemerintah menunda pengangkatan CASN yang diterima pada 2024 menjadi 1 Oktober 2025, dari yang seharusnya April-Mei 2025.

Tidak lama setelah itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk pengangkatan dipercepat, sehingga pengangkatan dipercepat menjadi Juni 2025. Namun, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap ditunda menjadi 1 Oktober 2025.

Produk Minyakita, minyak goreng kemasan yang diberi merek lisensi dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), dijual tidak sesuai dengan takaran. Di sejumlah lokasi, produk yang diperuntukan bagi masyarakat miskin tersebut hanya berisi 750-800 ml, atau kurang dari yang seharusnya satu liter.

Kemendag memberikan sanksi administratif terhadap 106 pelaku usaha yang melanggar tata niaga Minyakita. Polisi juga menetapkan 13 tersangka dalam kasus penyaluran Minyakita.

Meski diprotes, DPR mengesahkan revisi UU No 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Kamis, 20 Maret 2025. Secara garis besar, ada tiga poin revisi, yakni perluasan wewenang dalam ranah sipil, peningkatan usia pensiun, dan penambahan tugas militer selain perang.

Sebelum direvisi, prajurit aktif TNI hanya bisa menduduki 10 jabatan sipil tanpa mengundurkan diri. Dalam aturan yang baru, kewenangan itu bertambah menjadi 14 jabatan. Penambahan baru, yakni di kementerian/lembaga terkait pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, dan Kejaksaan RI.

“Kala nanti badai ‘kan datang…”

Awal dari lagu “Selalu Ada di Nadimu” dalam film Jumbo ini menghiasi hari-hari masyarakat Indonesia pada April 2025. Jumbo berhasil menarik hati, baik anak-anak maupun orang dewasa, membuatnya menjadi film terlaris di Indonesia.

Film dari sutradara Rian Adriandhy tersebut berhasil menarik lebih dari 10 juta penonton di bioskop Indonesia dari Maret hingga Juli 2025. Jumbo juga mendapat hak distribusi internasional di 40 negara di dunia.

Aksi premanisme yang berbalut organisasi kemasyarakatan (ormas) merajalela. Pembangunan dua pabrik mobil listrik, BYD dan VinFast, diintimidasi ormas dan dimintai pungutan liar (pungli) pada April 2025. Kedua pabrik tersebut berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, premanisme akan menyebabkan iklim investasi Indonesia menjadi buruk. Akibatnya, investor akan ogah berinvestasi di tanah air. “(Premanisme) itu pasti akan mengganggu upaya kita untuk menciptakan iklim investasi yang bagus” kata Agus.

Pemimpin Gereja Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Takhta Suci Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin, 21 April 2025. Sebelumnya, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma selama 38 hari karena pneumonia ganda.

Sepanjang masa kepemimpinannya, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang memiliki pemikiran progresif. Salah satu surat edaran atau ensiklik yang terbit pada 2015 yaitu “Laudato Si”, menyinggung soal isu lingkungan dan perubahan iklim. Paus Fransiskus menyebut bahwa yang paling terdampak dari kerusakan lingkungan adalah kelompok miskin dan rentan.

Lima bulan berjalan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil mencapai 3,4 juta penerima. Presiden Prabowo mengatakan, tingkat keberhasilan program sudah mencapai 99%.

Meski begitu, beberapa kasus keracunan bermunculan. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 17 kasus keracunan di 10 provinsi akibat MBG selama 6 Januari hingga 12 Mei 2025. BPOM menyebut keracunan akibat kontaminasi makanan saat pengolahan dan penyimpanan, termasuk perkembangan bakteri.

Pendiri Microsoft, Bill Gates, berkunjung ke Indonesia dan disambut langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, pada Rabu, 7 Mei 2025. Kunjungan ini bagian dari kolaborasi global di isu kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik. Di Indonesia, Bill Gates mengapresiasi program MBG

Pada Rabu, 28 Mei 2025, giliran Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berkunjung ke Indonesia. Kunjungan ini menghasilkan 21 dokumen kesepakatan antara kedua negara. Macron juga sempat berkunjung ke Candi Borobudur, Magelang.

Lebih dari 25 ribu pengemudi taksi online dan ojek online (ojol) mematikan aplikasi dan demo di berbagai lokasi di Jawa dan Sumatra pada 20 Mei 2025. Salah satu tuntutan tersebut adalah meminta untuk mengubah status mitra pengemudi menjadi pegawai atau karyawan.

Tuntutan lain adalah meminta potongan penyedia aplikasi untuk setiap perjalanan transportasi turun dari 15% + 5% menjadi hanya 10%. Para pengemudi juga meminta aplikasi menghapus program hemat biaya yang mengurangi pendapatan untuk pengemudi.

Jaringan kampanye global, Greenpeace, menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau Raja Ampat, seperti Gag, Kawe, dan Manuran. Ketiga pulau ini berkategori kecil dan seharusnya tidak boleh ditambang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pemerintah pun menghentikan empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di wilayah tersebut. Keempatnya adalah PT Gag Nikel, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Anugerah Surya Pratama. Gag Nikel sendiri adalah anak usaha BUMN PT Antam Tbk.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengklaim tidak ada bukti terjadinya pemerkosaan massal pada tragedi kerusuhan Mei 1998. Menurutnya, cerita tentang peristiwa tersebut hanya rumor yang beredar.

“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu?” kata Fadli Zon.

Pernyataan Fadli Zon ini berseberangan dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, yang beranggotakan unsur-unsur pemerintah, Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi sipil lainnya. Menurut TGPF, ada lebih dari 50 korban pemerkosaan di Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terlibat dalam perebutan empat pulau kecil. Hal ini terjadi setelah sebuah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang sebagai wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan konflik ini dengan mengembalikan keempat pulau ke wilayah Aceh Singkil pada 17 Juni 2025. Hal ini berdasarkan sebuah dokumen 1992 yang berisi kesepakatan bersama antara Sumatera Utara dan Aceh yang menyebut keempat pulau tersebut masuk wilayah Aceh.

Pada 17 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan larangan rangkap jabatan bagi pejabat negara, termasuk di BUMN. Penegasan ini juga memasukkan wakil menteri (wamen) sebagai pejabat negara yang dilarang. Ini tertuang dalam pengucapan Putusan Nomor 21/PUU-XXIII/2025.

“Dengan adanya penegasan Putusan MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka terang bahwa wakil menteri juga dilarang merangkap jabatan,” bunyi putusan MK.

Penelusuran Katadata menemukan 34 wamen yang juga menjabat sebagai komisaris di BUMN. Paling banyak, posisi komisaris berada di Pertamina, PLN, dan Telkom beserta anak usahanya.

Pemerintah mulai melaksanakan program unggulan Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2025-2026, pada Senin, 14 Juli 2025. Total 100 titik Sekolah Rakyat tersebar di sejumlah wilayah dengan lebih dari 9.700 siswa mengikuti pendidikan dalam program ini.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100% gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dibebaskan dari hukuman. Sebelumnya, keduanya divonis masing-masing 4,5 tahun dan 3,5 tahun. Namun proses hukum tidak dilanjutkan, karena Tom Lembong mendapatkan abolisi dan Hasto memperoleh amnesti.

Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan, pemberian abolisi dan amnesti ini mempertimbangkan kondusivitas antara seluruh elemen politik yang ada di Indonesia.

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,6 triliun pada 2025. Padahal, selama ini pemda mengandalkan dana transfer untuk membiayai APBD.

Salah satu upaya yang dilakukan pemda adalah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Langkah ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan hingga 250%. Alhasil, kenaikan pajak ini memicu demonstrasi warga. Selain menuntut pencabutan tarif pajak, warga juga meminta Bupati Pati Sudewo mundur.

Selain Pati, ada 20 daerah menaikkan PBB di atas 100%. Hal ini turut mendorong serangkaian protes warga di sejumlah daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dan menetapkannya sebagai tersangka korupsi pada Jumat, 20 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto juga mencopot Noel dari jabatan Wamenaker dua hari setelah ditetapkan tersangka.

Noel, sapaan akrabnya, diduga terlibat dalam pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). KPK mencatat kasus ini sudah terjadi sejak 2019, sebelum Noel menjadi Wamenaker. Namun, KPK mengatakan Noel tahu dan membiarkan serta ikut meminta jatah dari aksi pemerasan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembentukan struktur komando tersebut untuk mendukung pembangunan nasional di bidang pertanian, kesehatan, dan konstruksi.

Di sisi lain, organisasi kebebasan sipil melihat rencana ini sebagai kembalinya militerisasi secara masif. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) khawatir pelibatan militer dalam proyek pangan berbahaya bagi masyarakat sipil karena ketimpangan kekuasaan antara militer dan sipil.

Kematian pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, akibat dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya memicu terjadinya aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah wilayah pada 29 Agustus 2025. Korban berjatuhan, sejumlah gedung dan fasilitas umum dibakar.

Berdasarkan penelusuran Katadata, terdapat 20 titik aksi hingga 30 Agustus dini hari. Sebaran lokasi termasuk Kota Medan, Jambi, Padang, Jakarta, Karawang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, hingga Manokwari di Papua Barat. Beberapa gedung juga dirusak dan dibakar, termasuk Gedung DPRD Makassar dan Solo.

Usai demonstrasi Agustus-September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengganti lima menteri dalam Kabinet Merah-Putih. Prabowo mencopot Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan dan digantikan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, pergantian juga terjadi di posisi Menteri Koperasi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

Sejumlah daerah di Bali diterjang banjir besar pada 9-10 September 2025. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali menyebut banjir kali ini sebagai yang terparah dalam sedekade terakhir. Sebaran lokasi banjir mencapai 163 titik selama periode 9-12 September, sedangkan longsor mencapai 64 titik.

Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menyebut alih fungsi lahan sebagai penyebab utama banjir bandang di Bali. Pada 2022, lahan sawah di Bali tersisa 71,8 ribu hektare atau berkurang 10,3% dibanding 2015. Dalam periode yang sama, lahan perkebunan di Bali juga berkurang 7,5%.

Memasuki September, kelangkaan stok bahan bakar minyak (BBM) melanda Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta. Diduga, berkurangnya stok BBM tersebut akibat perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM bersubsidi ke nonsubsidi.

Di sisi lain, perusahaan migas swasta tidak dapat memenuhi pasokan BBM lantaran Kementerian ESDM mengeluarkan kebijakan yang membatasi kuota impor menjadi maksimal 110% dari kuota tahun lalu. Kementerian meminta perusahaan swasta untuk melakukan impor melalui Pertamina.

Pertama kali dalam sepuluh tahun, Presiden Indonesia kembali berbicara langsung dalam Konferensi Tingkat Tinggi Persatuan Bangsa-bangsa (KTT PBB). Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan dukungan Indonesia terhadap Solusi Dua Negara untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

“Kita harus menjamin berdirinya negara Palestina, namun Indonesia juga menegaskan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel,” kata Prabowo dalam pidato tersebut.

Pemerintah Belanda akan mengembalikan sekitar 30 ribu benda bersejarah Indonesia, termasuk artefak, fosil, dan dokumen. Kesepakatan ini setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Den Haag pada 26 September 2025.

Mengutip laman resmi Pemerintah Belanda, sebanyak 28 ribu fosil yang telah teridentifikasi dan akan dikembalikan berasal dari koleksi ahli paleoantropologi Eugene Dubois. Koleksi ini termasuk bagian tempurung kepala, gigi geraham, dan tulang paha dari Manusia Jawa atau Pithecanthropus Erectus. Fosil ini ditemukan Dubois di Trinil, Jawa Timur pada 1890.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, sebanyak 6.457 korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Januari-September 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, secara umum kasus keracunan disebabkan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dadan menyampaikan, beberapa pelanggaran SOP yang dilakukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) waktu penyediaan bahan makanan, proses masak, dan pengantaran.

Bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, ambruk pada Senin, 29 September. Evakuasi korban yang dilakukan hingga Selasa, 7 Oktober, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 171 orang, 67 di antaranya meninggal.

Ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny membuka perdebatan terkait kualitas bangunan pondok pesantren yang biasanya dibangun mandiri, tanpa standar keselamatan konstruksi yang ketat. Basarnas menduga pondasi bangunan Al-Khoziny tidak cukup kuat untuk menopang bangunan empat lantai.

Otoritas Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) menemukan adanya kontaminasi radioaktif Cesium 137 di produk udang beku dan cengkih Indonesia. Diduga, sumber kontaminasi berasal dari paparan pabrik peleburan baja di Kawasan Industri Modern Cikande (MCIE), Serang, Banten.

Tim Satgas Khusus Kontaminasi Radioaktif menemukan sebanyak 22 fasilitas produksi di MCIE terpapar Cesium-137. Salah satunya pabrik udang PT Bahari Makmur Sejati, pengekspor udang beku terkontaminasi ke AS.

Penelusuran sumber utama kontaminasi mengarah ke pabrik PT Peter Metal Technology (PMT), sebuah pabrik peleburan baja di MCIE. Tingkat radiasi di kawasan pabrik PMT mencapai 0,3-0,5 mikrosievert/jam. Diduga, PMT mengimpor scrap atau limbah bubuk besi bekas yang terkontaminasi Cesium 137 untuk diolah di pabrik.

Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh pada 10 November. Dua di antaranya dinilai kontroversial, yakni mantan Presiden Soeharto dan Komandan RPKAD Sarwo Edhie. Kedua tokoh itu diduga kuat memiliki keterlibatan dengan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kelompok masyarakat sipil menilai pemberian gelar pahlawan kepada dua tokoh tersebut dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Menurut Franz Magnis Suseno, Soeharto adalah orang paling bertanggung jawab atas satu dari lima genosida terbesar abad ini.

DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang pada Selasa, 18 November. KUHAP baru ini mengatur beberapa hal seperti ketentuan penyadapan, penangkapan, hingga penyidik yang dapat membuka dan menyita surat dari kantor pos hingga perusahaan telekomunikasi.

KUHAP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026, bersamaan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan terlebih dahulu.

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga direksi PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP). Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono sebelumnya divonis selama 4-4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Majelis Hakim menilai ketiganya telah merugikan negara senilai Rp1,25 triliun dari aksi korporasi mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Meskipun, dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya aliran dana maupun fasilitas yang diterima ketiga direksi tersebut.

Siklon tropis Senyar memicu hujan ekstrem di Pulau Sumatra bagian utara. Akibatnya, bencana banjir dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari seribu korban meninggal dunia dan ratusan lainnya hilang. Sementara, jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut ada andil deforestasi yang membuat wilayah Sumatera makin rentan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Merujuk data Global Forest Watch, lebih dari 3 juta hektare tutupan hutan hilang di ketiga provinsi selama 2001-2024.

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berdampak terhadap infrastruktur telekomunikasi yang rusak. TelkomGroup merespons dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui pemulihan jaringan dan aksi kemanusiaan secara bersamaan.

Per Selasa (23/12), 95 persen infrastruktur TelkomGroup telah pulih di wilayah bencana di Sumatera. Secara terperinci, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, layanan telekomunikasi telah kembali normal. Sedangkan di Aceh progres pemulihan telah mencapai 86 persen.

Pemerintah menghadapi tuntutan dari masyarakat untuk menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatra sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional dapat mempermudah Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk memobilisasi personel, mengatur logistik dan pengadaan, serta membuka pintu bantuan internasional.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan penanganan bencana sudah dilakukan dengan skala nasional, meski tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Katanya, ada lebih dari 50 ribu personel gabungan dikerahkan dan Rp60 triliun dana disiapkan untuk penanganan bencana.

Kejaksaan Agung menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan dan uang Rp6,6 triliun ke negara dari kasus korupsi sawit. Kawasan hutan yang diserahkan seluas 896.969 ha. Sementara, uang yang dikembalikan terdiri dari denda administratif sebesar Rp2,34 triliun dan uang hasil korupsi Rp4,28 triliun.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan 240.575 ha lahan kelapa sawit yang dikembalikan diserahkan ke Kementerian Keuangan, yang kemudian diberikan ke Danantara untuk diserahkan ke Agrinas. Sementara, 688.427 ha kawasan hutan konservasi diserahkan ke Kementerian Kehutanan untuk pemulihan.