Pemerintah berusaha meningkatkan produksi sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang bertambah banyak. Selain itu, bertujuan menekan impor dan mewujudkan impian swasembada pangan di dalam negeri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim, selama 3,5 tahun masa jabatannya telah berhasil menekan impor, bahkan mengekspor beberapa produk pertanian, seperti jagung, bawang merah, dan padi.
“Capaian sektor pangan cukuop menggembiarakan,” katanya saat wawancara khusus dengan Tim Katadata.co.id di dalam mobil EV Shuttle yang melaju dari kantornya di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, menuju lokasi rapatnya di Jakarta, 12 Juli lalu.
Meski begitu, Kementerian Pertanian masih punya pekerjaan rumah untuk menekan impor, seperti beras, dan membantu mengendalikan harga bahan pangan dengan menjaga pasokannya. Berikut petikan wawancaranya. Rekaman video lengkap wawancara ini dapat disimak di kanal Multimedia.
Selama 3,5 tahun menjabat, apa saja pencapaian penting kebijakan produksi pangan Kementerian Pertanian?
Selama periode Jokowi-JK yang kini masuk tahun ke-4, capaian sektor pangan cukup menggembirakan. Salah satu di antaranya jagung, yang dulu kita impor kurang lebih 3,6 juta ton atau nilainya kurang lebih Rp 10 triliun. Tapi, saat ini kita sudah ekspor. Tahun ini kita menargetkan minimal ekspor 500 ribu ton.
Kebijakan lain di sektor pertanian, khususnya jagung, yakni mengintegrasikan tanaman jagung dengan sawit atau jagung dengan tanaman tahunan lainnya seperti karet. Tujuannya agar petani betul-betul bisa untung dan produktif. Petani yang dulu hanya panen rumput di tengah sawit, sekarang sudah panen jagung. Jadi hasilnya ada dua.
Kedua adalah bawang merah. Bisa dibayangkan, dulu kita impor bawang merah dan harganya tidak stabil. Tapi, tahun ini kita bahkan sudah ekspor ke enam negara. Ini luar biasa dan harganya stabil.
Apalagi bahan utama pangan yang mengalami peningkatan produksi?
Ada telur ayam. Ini sejarah pertama, kita mengekspor ke negara Jepang. Kita ekspor juga ke Malaysia, Papua Nugini, dan beberapa negara lain. Tapi Jepang yang pertama.
Kita juga sekarang mulai ekspor padi?
Kita ekspor padi organik ke Belgia, Malaysia, Papua Nugini. Kita harus tahu bahwa pertambahan penduduk dan produksi kita sekarang naik. Bayangkan penduduk kita juga bertambah setiap tahun, kurang lebih 3 juta, sampai dengan tahun ini pertambahan penduduk 12,8 juta jiwa sesuai BPS (Badan Pusat Statistik). Ini kan butuh tambahan pangan. Satu sisi penduduk bertambah begitu cepat, tapi kita masih bisa ekspor.
Karena itu kita masih impor beras untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri?
Kemarin memang ada impor, kurang lebih 400 ton sebagai cadangan. Tapi kalau kita hitung-hitung sampai hari ini, stok kita sekitar 1,8 juta ton. Artinya, beras impor belum keluar ke mana-mana kan. Artinya masih cukup. Itu cadangan untuk berjaga-jaga, tetapi stok kita hari ini 1,8 juta ton. Berbeda dengan dulu, yang ada musim panen puncak, kemudian panen bukan puncak. Jadi panen gadu, kemudian rendeng (musim tanam utama). Sekarang kita ubah, bagaimana menanam tiap hari, panen tiap hari.
Bagaimana caranya?
Pertama, kita perbaiki irigasi karena ini kebijakan pemerintahan sekarang. Kurang lebih ada 3,5 juta hektare irigasi tersier yang kita perbaiki dan ini terbesar sepanjang sejarah. Kedua, kita menggunakan alat mesin pertanian, mekanisasi, dan itu naik 2.000 persen. Kita pakai buatan sendiri dari Litbang Kementerian Pertanian. Dari IPB (Institut Pertanian Bogor) ada benih unggul seperti benih IPB3S. Kemudian jagung dari perguruan tinggi lain, kita sinergikan seluruh anak bangsa.
Alhamdulillah peningkatan produktivitas dan planting index-nya meningkat, produktivitasnya juga menigkat. Dulu, produksi padi secara nasional itu rata-rata 5,29 – 5,3 ton per hektare. Sekarang ada bibit-bibit unggul yang kita hasilkan, kurang lebih produksinya ada yang 10 ton, 12 ton, ada juga yang 8 ton. Hampir dua kali lipatnya.
Bagaimana strategi sehingga produksi padi terus meningkat dari tahun 2014 hingga 2017?
Ini tahun keempat kita menghitung sesuai data BPS. Data tersebut menyebutkan pertambahan penduduk sampai hari ini mencapai 12,8 juta jiwa. Tambahan 12,8 juta ini tentu butuh pangan, butuh daging, butuh ayam, butuh beras dan seterusnya.
Pertumbuhan 12,8 juta jiwa itu membutuhkan beras kurang lebih 2 juta ton. Artinya apa? Tahun 2016 tidak ada impor, tahun 2017 tidak ada impor, dan baru tahun ini ada tambahan stok 400 ribu ton. Impor 400 ribu ton itu hanya cukup untuk 4-5 hari saja bagi kebutuhan masyarakat Indonesia. Sementara kebutuhan per hari itu 83 ribu ton beras dan itu cadangan. Sekarang, yang baru-baru diimpor itu masih ada di Gudang karena stok kita hari ini 1,8 juta ton.
Apa antisipasi Kementan agar tak ada lagi impor di tengah ledakan pertambahan penduduk?
Ke depan, ada dua raksasa tidur di Indonesia yaitu rainfed land (tanah tadah hujan), kemudian ada swamp land (lahan pasang surut). Dua hal ini harus digarap. Rain fed land ini 50%, lahan padi tadah hujan yang tanam hanya satu kali 1 tahun. Sedangkan swamp land yang bahkan tidak ditanami, potensinya kurang lebih 10 juta hektare. Nah, keduanya kita garap, yang satu kata kuncinya adalah water management. Bagaimana me-manage air yang ada di lahan pasang surut. Kami mimpikan seluruh air hujan yang jatuh di bumi Indonesia, jangan biarkan mengalir sampai ke lautan, sebelum dimanfaatkan petani-petani Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia.
Untuk tadah hujan, kami membangun rain water harvesting technology, rain water harvesting system, seperti long storage, kemudian sumur dalam, sumur dangkal, small dam, dam-dam kecil yang dibangun. Kami bekerja sama dengan Menteri Desa membangun 3.000 unit embung.
Bagaimana menghadapi persoalan degradasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri?
Pertama, dengan regulasi terkait tanah pertanian. Kami sudah diskusi dengan banyak bupati dan gubernur. Mereka mengeluarkan peraturan Pergub di daerah masing-masing bahwa kawasan untuk pertanian jangan diganggu, khususnya lahan yang subur.
Bagaimana meyakinkan kepala daerah karena pasti lebih mudah dan menguntungkan lahan diberikan kepada industri dan perumahan?
Kebanyakan bupati dan gubernur mengerti bahwa pangan sangat penting. Yang menjadi perhatian dunia ada tiga, yakni pangan, air, dan energi. Pangan ini harus kita jaga. Solusi berikutnya, kita harus intensifikasi tanah tadah hujan. Biasanya tanam satu kali, kalau sudah ada air, ada kehidupan, kita bisa tanam 2 kali - 3 kali.
Kemudian di embung bisa pelihara ikan, bisa tanam sayur-sayuran di pinggirannya, ada belut, bebek, ayam hidup. Petani bisa menghasilkan protein dan karbohidrat. Jadi, petani bisa memenuhi protein dan karbohidrat yang diproduksi sendiri.
Apa yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi dari sisi kebijakan dan infrastruktur?
Ada semacam lembaga independen dari The Economist Intelligence Unit asal Inggris yang merilis ketahanan pangan kita. Food security naik, ketahanan pangan naik dari tahun ke tahun selama periode pemerintahan Jokowi-JK.
Yang lebih menarik dan tidak kalah pentingnya, sustainable agriculture yang juga dirilis tahun 2017, Indonesia meningkat tajam ke urutan 16 dunia. Amerika Serikat yang dulu meragukan keberlanjutan pertanian kita justru ada di bawah kita, di urutan ke-19.
Bagaimana kebijakan pembukaan lahan rawa untuk pertanian?
Potensi lahan rawa di Indonesia 10 juta hektare dan total lahan rawa yang ada sekarang 30 juta hektare. Kami garap yang 10 juta. Ini luar biasa karena setiap kali tanam bisa mencapai 30 juta hektare. Kalau 30 juta hektare, dikali —katakanlah 2 ton padi beras, itu berarti ada tambahan 60 juta ton beras. Dengan 60 juta ton ini kita bisa menghidupi Asia Tenggara, bahkan Asia.
Dimana saja lahannya?
Yang besar ada di Kalimantan dan Sumatera. Kami sudah mencoba ribuan hektare yang ada di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Kami coba pertama 1.000 hektare. Lahan ini dulunya menghasilkan asap kalau musim kering.
Bagaimana koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk menjalankan kebijakan pertanian tersebut?
Kita membangun komunikasi, tidak boleh memelihara egoisme sektoral. Komunikasi terbuka pada semua pihak. Hasilnya, dua tahun belakangan—ini masuk tahun ketiga, harga stabil. Ada yang mengatakan inilah paling stabil selama 10 tahun terakhir. Yang terpenting adalah masyarakat merasakan dampak stabilisasi harga, karena komunikasi antara kementerian—Kementerian BUMN, Perdagangan, Bulog, yang dikoordinir oleh Pak Menko Perekonomian. Coba lihat inflasi sangat terkendali, itu hasilnya.
Bagaimana menghadapi mafia di dalam dan di luar kementerian?
Ini yang menarik. Kalau di internal Kementerian Pertanian, kami sepakat membangun sistem sebelum menjalankan pekerjaan di kementerian. Sistem ini jadi Ppnglima. Kalau ada yang main-main di internal, pasti 1-2 jam dicopot. Dulu ada 1 pegawai, kami demosi. Mutasi selama saya menjabat sudah ada 1.300 orang sampai hari ini. Pernah ada beberapa kali terjadi, ada eselon 1 kami pecat, bukan dicopot.
Bagaimana Anda memastikan tidak ada mafia yang masuk dan mencoba menggeser-geser syarat proyek pemerintah?
Kami punya cara, ada Irjen. KPK berkantor di Kementerian Pertanian dan memonitor. Pernah satu kali ada orang datang ke saya, “Pak Menteri, aku minta proyek. Ada proyek pupuk katanya Rp 100 miliar.” “Oh ya, bukan Rp 100 miliar, (tapi) Rp 2 triliun.” “Terus apa boleh aku minta? Apa boleh saya diberi diskresi kebijakan Pak Menteri?” Saya mengatakan, “boleh, tapi tunggu dulu.”
Kemudian, saya panggil salah satu orang dari KPK, kan ada tiga orang yang bertugas di Kementerian Pertanian. Mereka pucat. Saya katana, “Beri tahu kepada sahabat dan keluarga, jangan lagi ada main-main di Pertanian.” Sampai sekarang tidak pernah datang lagi orang itu.
Bagaimana upaya dan realisasi swasembada pangan?
Kendala terbesarnya adalah masih adanya oknum tertentu yang tidak ingin Indonesia berswasembada. Saya beri contoh, bawang putih. Dulu kita hanya impor 10 persen. Kita melakukan pembiaran hingga sekarang impor 90 persen. Harga produsen di China sana Rp 5.600, tapi di dalam negeri (Indonesia) bisa jual Rp 40 ribu-Rp 50 ribu. Itu untungnya 700 persen, bahkan sampai 800 persen. Inilah yang menyebabkan inflasi.
Apa upaya mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi?
Yang pertama, itu perintah Bapak Presiden, kalau ingin pertumbuhan ekonomi ini bergerak cepat naik dan signifikan, ekspor harus didorong. Kami di Kementerian sudah melakukan ekspor. Ekspor kita naik 24 persen, itu kurang lebih Rp 441 triliun. Kemudian, investasi. Kami perhatikan (investasi) di sektor pertanian tahun 2013 hanya Rp 23 triliun, 2014, 2015 sampai dengan hari ini Rp 40 triliun lebih.
Dari negara mana saja investasi pertanian di Indonesia?
Sudah ada yang bangun pabrik gula, ada peternakan di NTB dari Brasil, kemudian ada dari India dan Australia. Yang besar ada beberapa yang tertarik, ada dari Taiwan, India, kemudian dari Australia. Ini untuk komoditi gula, kita siapkan fokus ke gula.
Bagaimana Anda menyikapi masalah kesejahteraan petani yang kerap mendapat sorotan?
Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) ini meningkat. NTUP ini adalah, berapa yang dibelanjakan sektor pertanian dan berapa yang dikeluarkan untuk sektor pertanian. Angkanya cukup meningkat tajam. NTUP ini agak berat karena bisa dipengaruhi. Untuk pertanian, bisa dipengaruhi oleh harga komoditas strategis yang diekspor. Harga karet jatuh, harga ubi kayu jatuh, kemudian dulu pernah juga palm oil jatuh. harganya dan ini bisa berpengaruh kepada NTP (Nilai Tukar Petani).
Nilai Tukar Usaha Petani inilah yang naik signifikan. Tapi yang menarik adalah kemiskinan di pedesaan itu turun signifikan, 1-1,5%.
Bagaimana potensi komoditas hortikultura?
Jadi komoditas yang strategis, khususnya yang ekspor salah satu contohnya adalah Mangga Gincu. Kami dorong, belikan bibit dan bagikan ke petani. Pupuk dan bibit mangganya dibagikan gratis. Kemudian perkebunan juga, Kopi Nila harganya sedang baik. Kami dorong dan belikan bibit.
Apakah ada satu komoditas hortikultura yang jadi unggulan Indonesia?
Kami memilih beberapa komoditas strategis, kalau hortikultura dipilih bawang. Sudah selesai bawang merah, kemudian bawang putih. Bawang putih tidak butuh lahan banyak, hanya 60 ribu hektare sudah bisa swasembada. Kita sekarang ini impor 96 persen.
Bagaimana memastikan ketersediaan jagung sehingga pada 2017 tidak ada lagi impor?
Yang pertama, bibit unggul yang kami siapkan, tahun lalu kurang lebih ada 3 juta hektare. Kedua, mengedukasi petani supaya produksi jagung tinggi, sehingga memberikan keuntungan tinggi. Ketiga, harga harus dijaga. Kami sudah keluarkan Perpres maka harus konsisten. Harga harus menguntungkan petani, jadi tidak ada petani jagung yang rugi di Indonesia.