Pernyataan SBY dan Potensi Retak Koalisi Prabowo-Sandiaga

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pesan melalui rekaman video saat berbuka puasa bersama awak media. Isi pesannya memunculkan pertanyaan, apakah Partai Demokrat semakin berjarak dengan Gerindra dan Koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno? Apalagi, belakangan ini santer diberitakan Koalisi Adil Makmur mulai retak. 

Pesan Presiden Keenam RI itu adalah menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu 2019) dengan legowo. Padahal, suara Partai Demokrat yang dipimpinnya turun dari 10,1 persen dari Pemilu 2014 menjadi hanya 7,7 persen. Bukan hanya itu, Ketua Umum Demokrat itu sempat menceritakan kekalahannya dari Hamzah Haz dalam usahanya mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001 lalu.

Pernyataan ini jelas berbeda dengan Prabowo Subianto yang terus menerus menyatakan kecurangan Pemilu. Hal ini sempat membawa politik dalam negeri memanas hingga terjadi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berakhir rusuh hingga memakan korban jiwa.

"Secara ksatria kami menerima hasil Pemilu ini," kata SBY. Bukan hanya itu, dia menyinggung hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati yang berjalan baik hingga hari ini.

(Baca: Potensi Merapatnya Dua Partai dan Hitungan Kekuatan Kubu Jokowi di DPR)

Pendukung Partai Demokrat menganggap pernyataan SBY ditujukan agar semua pihak yang berseteru dapat bersatu kembali. Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menjelaskan arahan sang ketum ditujukan agar semua masalah diselesaikan dengan cara yang konstitusional. "Bukan dengan cara pengerahan massa," kata Ferdinand kepada Katadata.co.id, Selasa (28/5).

Menjalin hubungan juga mulai dilakukan Demokrat dengan pemerintah. Putra sulung SBY, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  sempat bertemu Jokowi dua kali pada awal dan pertengahan Mei ini. Meski tidak menyebut posisi di koalisi, pertemuan mereka juga menyinggung kondisi pasca-Pemilu 17 April 2019. AHY meminta masyarakat untuk bersikap dewasa dalam pesta demokrasi. 

"Sikap terbaik bagi kami adalah menunggu sampai penghitungan terakhir yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)," katanya.

Hasil Pemilu Demokrat dan PAN Sejak 2004

AHY juga sempat menggelar pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang nyata-nyata mendukung Jokowi-Ma'ruf di Bogor tanggal 15 Mei lalu. Beberapa di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diany, dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Hadir pula putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni Yenny Wahid dalam pertemuan tersebut. 

Adapun partai pendukung 02 hanya tuan rumah Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang merupakan kader PAN dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah yang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bima yang menginisiasi pertemuan ini juga tak bisa disebut mendukung Prabowo mengingat yang bersangkutan berkomitmen dukung presiden petahana melanjutkan pemerintahannya.

Pertemuan ini sempat dikritisi Andre Rosiade. Wakil Sekretaris Jenderal Gerinda itu menganggap AHY bergerak zigzag dan bermanuver bersama pendukung Jokowi saat penghitungan pemilu saat itu belum selesai. "Sebagai politisi muda, saya tidak bisa menerima ada pertemuan dengan kepala daerah lalu diasumsikan ingin mendukung perdamaian," kata Andre.

Polemik ini sempat mencapai titik didihnya saat Wakil Ketua Umum Gerindra Arif Poyuono mengusir Demokrat dan PAN. Namun calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno buru-buru mengklarifikasi bahwa kedua partai itu masih menjadi bagian dari Koalisi Adil Makmur. "Koalisi kami masih solid," kata Sandiaga.

(Baca: Sandiaga Sayangkan Arief Poyuono Usir Demokrat dari Koalisi)

Selang beberapa hari kemudian giliran Ferdinand Hutahaean yang menyatakan keluar dari koalisi. Dia tidak terima dengan cemoohan para pendukung Prabowo-Sandiaga terhadap Ani Yudhoyono yang sedang menderita kanker darah. Padahal, Ferdinand merupakan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang cukup aktif termasuk menepis isu-isu miring yang menerpa Prabowo-Sandi.

"Atas perilaku brutal buzzer setan gundul itu, saya Ferdinand Hutahaean menyatakan berhenti mendukung Prabowo-Sandi," cuit Ferdinand di akun Twitter-nya, Minggu (19/5). 

Bukan hanya Demokrat, Jokowi juga telah beberapa kali bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Namun, Zulkifli mengaku tidak membahas kemungkinan PAN masuk partai koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu Zulkifli mengaku hanya datang sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membahas isu persatuan usai Pemilihan Umum. 

 "Kami tidak bahas sama sekali soal BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga) atau TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf), tidak. Apalagi koalisi," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, partainya telah menerima kemenangan Jokowi-Ma'ruf, lantaran penghitungan suara berjenjang dari daerah yang mendekati valid. Dia juga mengakui ada aspirasi internal yang menginginkan partai berlambang matahari itu bergabung di koalisi pemerintahan mendatang.

"Pertimbangannya memperkuat barisan pemerintahan agar berjalan bersih, baik, dan berwibawa," kata Viva. (Baca: PAN Berpeluang Besar Menyeberang ke Kubu Jokowi)

Manuver PAN dan Demokrat Sinyal Keretakan Koalisi Adil Makmur

Para pengamat beranggapan manuver Demokrat dan PAN yang berujung retaknya Koalisi Adil Makmur terjadi karena beberapa hal. Pertama, karena Demokrat pernah menjalani masa sebagai partai besar kala Yudhoyono menjadi presiden. Namun, saat ini kondisinya berbeda. Suara Demokrat turun, bahkan disalip Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kedua, Demokrat dan PAN disinyalir gerah dengan kelakuan kubu Prabowo yang terus mengobarkan kecurangan pemilu. Di sisi lain mereka malah mendorong aksi massa dan mendelegitimasi lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau dilihat, sekarang yang mengempiskan kekuatan adalah mereka (kubu Prabowo) sendiri," kata Analis Politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Katadata.co.id.

(Baca: Istana Buka Peluang PAN dan Demokrat Masuk Kabinet Jokowi)

Di lain pihak, kubu Jokowi-Ma'ruf berharap adanya pemerintahan efektif dengan suara di parlemen yang kuat di periode pemerintahan berikutnya. Kehadiran PAN dan Demokrat akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. "Jadi lobi bukan hanya dilakukan PAN atau Demokrat ke koalisi (Jokowi-Maruf). Namun sebaliknya, koalisi dilakukan agar lebih besar," kata Rully Akbar, peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Apabila PAN dan Demokrat hengkang, besar kemungkinan oposisi hanya diisi Gerindra dan PKS. Namun hal ini dianggap bukan kiamat bagi dua partai tersebut, lantaran besarnya potensi suara Prabowo-Sandiaga ke depannya yang bisa digarap. Belum lagi kemungkinan adanya barisan sakit hati yang tidak mendapatkan jatah di pemerintahan mendatang malah bisa menguatkan Gerindra-PKS. "Angka 44 persen itu jelas bukan suara yang kecil dan bisa diwakili oleh Gerindra dan PKS," kata Rully. 

Arif mengatakan kerja Gerindra belum berakhir usai Pilpres 2019. Partai berlambang burung garuda itu harus menyiapkan aliansi strategis dengan partai lain di daerah untuk menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Ajang itu justru dianggapnya positif untuk melahirkan calon pemimpin yang bisa dibawa ke skala nasional. "Ini akan strategis karena Pilpres 2024 akan terbuka (karena tak diikuti Jokowi)," kata dia.

(Baca: Usul Pakta Integritas, PPP Tak Mau Ada Partai Rasa Oposisi di Koalisi)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga sempat berharap kekuatan koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen mencapai 80 persen dari yang saat ini hanya berkisar di atas 60 persen. Ini agar kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan di parlemen. "Kebijakan jadi mudah di-endorse," kata Moeldoko awal Mei lalu.

Mengenai keputusan partai Denokrat tersebut apakah akan bergabung dengan Jokowi, Ferdinand mengatakan hal itu akan diputuskan lagi ke depannya oleh Demokrat. "Diputuskan usai semua selesai dan inkracht keputusan (penetapan) Presiden," kata dia.