AS & Iran Konflik, Pemerintah Dinilai Perlu Ajukan APBN Perubahan 2020

Beberapa ekonom menilai, pemerintah perlu mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2020. Sebab, konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) yang berkepanjangan bisa berdampak pada perekonomian.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam mengatakan, konflik AS dan Iran secara terus menerus akan berdampak negatif terhadap APBN 2020. "Terlepas krisis di Timur Tengah, saya kira pemerintah memang perlu APBN-P 2020," katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (9/1).

Konflik AS dan Iran akan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Hal ini bisa membuat subsidi energi, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) membengkak.

(Baca: Kementerian ESDM Respons Dampak Konflik AS-Iran terhadap Harga BBM)

Perselisihan kedua negara itu juga dapat menyebabkan aliran modal masuk (capital inflow) berkurang. Hal itu akan berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang melemah. Untuk kemudian, kondisi ini berpengaruh negatif terhadap APBN 2020.

Menurut dia, berbagai asumsi pada APBN 2020 bakal meleset jika pemerintah tidak segera mengajukan perubahan. "Dampaknya angka-angka yang tercantum di APBN 2020 tidak kredibel lagi," kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur Institue of Development for Economic and Finance (Indef) Eko Listyanto. Ia menilai konflik AS dan Iran mengerek harga minyak dunia.

"Jika harga minyak melonjak drastis memang perlu APBN-P," kata Eko kepada Katadata.co.id. (Baca: Asumsi Makro Meleset, Pemerintah Dinilai Perlu APBN-P)

Secara politik, APBN 2020 saat ini disusun oleh kabinet lama. Maka itu, menurut dia, perlu penyesuaian anggaran mengingat para menteri kabinet baru memiliki berbagai program akselerasi.

Sepengetahuannya, harga minyak dan depresiasi rupiah yang tajam menjadi alasan APBN perlu diubah. "Ini karena dua indikator tersebut sensitif terhadap realisasi APBN," katanya.

Meski begitu, Panel Ahli Katadata Insight Center Damhuri Nasution memperkirakan, pemerintah tak akan merancang APBN-P 2020. "Kalau melihat 2019 yang lalu, kemungkinan APBN-P relatif kecil," ujar Damhuri.

Namun, dirinya mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Sebab, konflik AS dan Iran dikhawatirkan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Apalagi, sambung ia, perekonomian dunia hingga kini belum juga pulih.

(Baca: Kian Lesu, Bank Dunia Pangkas Lagi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global)