Kemenkeu Masih Kaji Perubahan Skema Subsidi Energi Melalui BUMN

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mengkaji rencana perubahan skema subsidi energi langsung kepada masyarakat. Adapun, perubahan skema tersebut merupakan permintaan dari Menteri Badan Usaha Millik Negara (BUMN) Erick Thohir.

"Dari Menteri BUMN memang sudah mencoba review awal mengenai subsidi ke depan. Ada sebagian sudah didiskusikan juga dengan Kemenkeu, dan tentunya sedang dalam proses," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani dalam konferensi video di Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Askolani, rencana perubahan skema subsidi tersebut saat ini sedang dipikirkan matang-matang. Sebab, perubahan bukan hanya untuk jangka pendek, namun jangka panjang. Oleh karena itu, pihaknya tak akan terburu-buru dalam kajian perubahan skema tersebut.

"Harus betul solid dan komprehensif yang dimungkinkan lakukan perubahan," ujarnya.

Tak hanya subsidi, Askolani menjelaskan, Kemenkeu saat ini juga mengkaji kebiajakan lainnya di bidang kesehatan. Terutama dalam kondisi persebarang virus corona saat ini. Penanganan penanganan virus corona secara komprehensif ia katakan, bisa jadi pijakan untuk kebijakan ke depan, termasuk untuk subsidi.

Nantinya, hasil kajian akan dibahas di sidang kabinet. Jika sudah final dan disetujui presiden, seluruh kebijakan, termasuk subsidi akan dituangkan dalam keputusan presiden atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2021.

(Baca: Erick Thohir: Pemerintah Ubah Skema Subsidi Energi, Tak Lagi oleh BUMN)

Sebelumnya, Erick Thohir sempat menyatakan, pemerintah akan mengubah kebijakan subsidi energi. Ia menjelaskan, subsidi yang biasanya disalurkan melalui BUMN, bakal langsung diberikan kepada rakyat.

Erick mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ESDM Arifin Tasrif, membahas kebijakan energi ke depan.

Dalam rapat tersebut, diputuskan subsidi listrik, minyak, dan elpiji ditujukan langsung ke rakyat. Rencananya, kebijakan perubahan skema subsidi tersebut bakal diumumkan Sri Mulyani akhir tahun ini atau awal tahun depan.

"Policy ke depan, kami ingin perusahaan BUMN tidak terima subsidi. Subsidi langsung ke rakyat," ujar Erick dalam konferensi pers melalui video conference, Jumat (3/4).

Dengan perubahan skema penyaluran subsidi ini, Erick berharap BUMN bisa fokus menjalankan bisnis. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah window dressing di bursa saham.

(Baca: PLN Tak Jamin Tarif Listrik Rendah Terkerek Penurunan Harga Gas)