Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) masih terkendala sertifikasi lahan. Dengan adanya ganjalan ini, peresmian KEK Maloy batuta yang sedianya ditargetkan bisa diresmikan tahun ini, otomatis mundur menjadi awal tahun depan.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan pada prinsipnya, mengenai lahan sebetulnya tidak ada masalah. Hanya sertifikasi lahan belum sepenuhnya diterbitkan oleh pemerintah pusat.
"(Sertifikasi lahan) tergantung BPN (Badan Pertanahan Nasional). BPN tadi jawabannya nanti secepatnya. Kalau kami, persyaratan sudah semua," kata dia usai menghadiri rapat koordinasi KEK di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (27/12).
(Baca: KEK Tanjung Lesung Terkena Tsunami, Perbaikan Tanggung Jawab Pengelola)
Dengan sertifkat lahan yang belum terbit, beberapa investor yang semula tertarik dengan kawasan ini, menurutnya menimbang ulang rencana investasinya karena belum ada kejelasan status lahan. Investor baru akan berminat apabila sudah ada sertifikasi oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto meyakini sertifikasi lahan akan selesai pada awal Januari 2019. "Gubernurnya, Bupati dan BPN sepakat bahwa bulan Januari diselesaikan semua," ujarnya.
Investasi
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) diharapkan dapat menciptakan nilai tambah melalui industrialisasi berbagai komoditi di wilayah tersebut.
Isran mengatakan, sejumlah perusahaan telah menyatakan minatnya berinvestasi di kawasan tersebut. Perusahaan itu, di antaranya bergerak di bidang industri, ekspor kapal dan lainnya. Beberapa investor bahkan disebutnya merupakan pengusaha batu bara asal Tiongkok dan Korea.
(Baca: Pengelola Kawasan Khusus Diminta Sediakan Teknologi Prediksi Tsunami)
Berdasarkan keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya, serta pusat bagi industri energi seperti industri mineral, gas dan batu bara.
Proyek yang direncanakan untuk dikembangkan di kawasan ini meliputi industri, pelabuhan, dan pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) hingga hilir sawit.
Sementara itu, KEK MBTK diharapkan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Timur sebesar Rp 4,67 triliun per tahun.