Jokowi Minta Penanganan Pascagempa Lombok Dipercepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya mempercepat proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta pencairan bantuan bagi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut disampaikan Jokowi ketika meninjau rekonstruksi rumah tahan gempa di Kota Mataram, NTB, Jumat, (22/3).
Jokowi mengatakan, ia masih mendapat laporan pembangunan rumah tahan gempa terkendala terbatasnya suplai material bangunan. Ia meminta persoalan itu bisa segera teratasi.
"Tadi saya sudah menelepon langsung Menteri BUMN untuk urusan baja ringan dan semen agar disuplai lebih banyak dari pabrik," kata Jokowi.
(Baca: Anggaran Perbaikan Rumah Pascagempa Lombok Capai Rp 4 Triliun)
Terkait pencairan bantuan stimulan, Jokowi telah mengevaluasi prosedurnya hingga menjadi lebih cepat. Sebelumnya, dibutuhkan 17 prosedur yang mesti dilalui masyarakat sebelum mendapat pencairan bantuan stimulan.
Jokowi mengatakan, saat ini hanya butuh empat prosedur dalam pencairan bantuan tersebut. Dengan cara itu, korban gempa Lombok bisa cepat mendapatkan bantuan.
"Saya kira progress di bulan Februari ke sini kelihatan sangat meningkat sekali pembagian buku tabungannya (bantuan stimulan). Dari 216.000 (kerusakan rumah terdata) sudah 160.000 dibagi dan diisi," kata Jokowi.
(Baca: Pemerintah Butuh Rp 8,6 Triliun untuk Penanganan Dampak Gempa Lombok)
Jokowi memastikan akan kembali lagi beberapa bulan mendatang ke Lombok untuk memantau progres rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berbagai kendala yang terkait rehabilitasi dan rekonstruksi harus segera diatasi. "Dua-tiga bulan lagi saya ke sini, insyaAllah. Jangan ragu bahwa kami ingin menyelesaikan ini," ucap Jokowi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penanganan gempa Lombok membutuhkan dana sekurangnya Rp 8,6 triliun. Kepala BNPB Willem Rampangilei sebelumnya mengatakan kebutuhan tersebut untuk menangani kerusakan yang terjadi akibat gempa yang berada di Lombok dan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.
(Baca: Bank Dunia Umumkan Bantuan Rp 15 Triliun untuk Palu dan Lombok)
Total kebutuhan dana untuk perbaikan fasilitas yang terdampak gempa ini lebih rendah dari nilai kerusakan yang ditimbulkan. Berdasarkan data sementara BNPB per 8 September 2018, total kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini mencapai Rp 10,1 triliun.
Willem menjelaskan kebutuhan terbesar berada di Kabupaten Lombok Utara yang paling dekat dengan titik gempa senilai Rp 3 triliun. Sedangkan wilayah dengan kebutuhan penanganan terbesar kedua berada di Kabupaten Lombok Barat senilai Rp 2 triliun.