Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan kementerian. Berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk mewujudkan komitmen tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan.
"Atas arahan Bapak Menteri (Ketenagakerjaan), selama ini terus mengingatkan dan mengupayakan bagaimana pelayanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Khairul Anwar. Hal tersebut disampaikan Khairul usai membuka Entry Meeting Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2019.
Khairul menjelaskan, upaya Kemnaker untuk meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan mencakup layanan perizinan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), dan sebagainya.
Kemnaker selama ini telah mengintegrasikan layanan serta membangun layanan berbasis digital/online. "Poin utamanya, kita harus melakukan perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas dalam merasakan pelayanan," kata Khairul.
Selain layanan, Khairul menyebut reformasi birokrasi di Kemnaker juga mencakup aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess), dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan, terus ditata ulang atau diperbaharui. "Salah satu upaya yang dilakukan secara bersama di lingkungan Kemnaker adalah kita berusaha mengidentifikasi hal-hal yang sudah coba dilakukan selama ini oleh seluruh unit kerja, terkait dengan implementasi reformasi birokrasi," terang Khairul.
Reformasi birokrasi yang dilakukan Kemnaker, menurut Khairul, telah membuahkan hasil, di antaranya adalah Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kemnaker dalam tiga tahun terakhir.
Khairul pun menyatakan antusiasmenya terhadap evaluasi dari Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Harapannya, evaluasi tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai Kemnaker, sehingga berbagai perbaikan dan inovasi dapat terwujud. "Dalam kaitan itu, teman-teman di Kemnaker beserta seluruh Direktorat Jenderal serta unit teknis telah mempersiapkan upaya-upaya di dalam rangka adanya suatu evaluasi dari Kemenpan-RB ini," paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Muhammad Yusuf Ateh, mengapresiasi komitmen seluruh pejabat eselon I dan eselon II Kemnaker yang hadir dalam Entry Meeting ini.
“Kehadiran seluruh pejabat dalam evaluasi reformasi birokrasi ini sangat diapresiasi, karena menunjukkan kesungguhan dan komitmen pimpinan tinggi Kemnaker untuk menerapkan reformasi birokrasi di Kemnaker,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan, evaluasi akan dilakukan di seluruh unit eselon I Kemnaker. Evaluasi ini mencakup implementasi reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan survei integritas jabatan.
Selanjutnya, akan ada evaluasi penerapan zona integritas di BBPLK Bandung, BBPLK Semarang, BBPLK Bekasi, dan Direktorat PPTKA. “Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemajuan program reformasi birokrasi, dengan sasaran utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan layanan publik secara prima kepada masyarakat,” katanya.