Jokowi Minta Proyek Pembangunan Prioritaskan Swasta, Bukan BUMN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak mendominasi pengerjaan proyek-proyek pembangunan. Ia meminta, pihak swasta harus diprioritaskan dalam pengerjaan proyek.

“Swasta itu diberikan terlebih dulu kalau ada peluang dan kesempatan. Hati-hati, jangan sedikit-sedikit diambil BUMN,” kata Jokowi di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (28/11).

Kepala Negara menilai, kebijakan memprioritaskan swasta dalam proyek pembangunan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab, selama ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya berkontribusi sekitar 14-16% terhadap perekonomian nasional.

Hal tersebut, kata Jokowi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepadanya. “Saya ingat terus loh. Artinya sisanya itu ada di peran sektor swasta,” kata dia.

(Baca: Kerap Kalah Rebutan Proyek, Pengusaha Ajak BUMN Gabung Kadin)

Jokowi mengatakan, BUMN dapat masuk ke suatu proyek bila tidak ada swasta yang mampu mengerjakannya. Nantinya, BUMN tersebut bakal diberikan suntikan dana untuk pengerjaan proyek lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Lantas, jika BUMN dan swasta tak ada yang mau mengerjakan proyek tersebut, maka pemerintah yang turun tangan. Jokowi mengatakan, BUMN dan swasta biasanya tak mau masuk ke suatu proyek yang dianggap tidak menguntungkan.

Sedangkan pemerintah tak pernah mengambil keuntungan dari pembangunan suatu proyek. “Pemerintah baru mengerjakan (proyek), karena ada di posisi yang tidak untung,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengatakan, selama ini sektor swasta belum mendapatkan peluang yang sama dalam suatu proyek pemerintah. Sebab, swasta kalah dari BUMN dalam beberapa proyek.

(Baca: Kadin Anggap Swasta Lebih Berperan dalam Pembangunan Berkelanjutan)

Karena itu, ia akan mengajak seluruh BUMN untuk bergabung ke Kadin. Ia berharap masuknya BUMN dapat menghilangkan jarak antara perusahaan pemerintah dan swasta.

Ia menilai, perlu ada mekanisme kemitraan yang kuat antara BUMN dan anggota Kadin lain. “Minggu depan kami akan menyatakan semua BUMN harus menjadi anggota Kadin," kata dia dalam US-Indonesia Investment Summit di Jakarta, beberapa waktu lalu (21/11).

Shinta berharap dengan sama-sama menjadi anggota Kadin, maka keadilan dalam mendapatkan proyek pemerintah akan terwujud. Salah satunya melalui transparansi dalam penawaran proyek. "Kami ingin cara yang adil untuk memperoleh proyek. Tapi kami tidak ingin ada prioritas khusus untuk swasta," kata dia.

(Baca: Bangun Jalan Tol, Pengusaha Ingin Kebijakan Ramah Investasi)